SLEMAN - Tersedianya data yang akurat jadi salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Sleman, hal ini dilakukan melalui musyawarah padukuhan (musduk) dan musyawarah kalurahan (muskal).
Ketua Tim Kerja Data Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Sleman Sarastomo Ari Saptono mengatakan, dua agenda tersebut penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Misalnya, orang terdekat dari perangkat pemerintah dimasukkan dalam data kemiskinan, padahal tidak sesuai kriteria.
"Praktik orang dalam seperti itu sudah mulai terkikis karena kami melibatkan banyak pihak," jelasnya.
Ari juga turut mencontohkan hal ini dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ketika disandingkan, data lokal yang masuk dalam DTKS sudah mencapai 84 persen.
"Kami upayakan di atas 90 persen kecocokannya. Kebenaran data mencegah konflik di masyarakat," ucapnya.
Data lokal sendiri merupakan data keluarga miskin maupun rentan miskin dari dinas sosial. Setelah diolah nantinya akan dilegalkan melalui surat keputusan bupati.
"Nanti data itu jadi skala prioritas kami untuk diusulkan ke DTKS. Kalau antara DTKS dan data lokal selaras, kami jadi tenang," ucapnya.
Dia sendiri turut mengimbau agar masyarakat turut aktif dalam upaya memutakhirkan data kemiskinan ini. Misalnya, ahli waris melaporkan apabila keluarganya ada yang meninggal. Apabila orang tersebut merupakan penerima manfaat bantuan sosial maka akan segera dihapus dari daftar.
"Kami berupaya memastikan warga Sleman yang memenuhi kriteria bisa terdata," katanya.
Persoalan ketepatan data ini sempat dikeluhkan oleh warga Sleman Sayem. Dia sendiri mengaku beberapa kali mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Ada yang mampu dapat bantuan, ada yang tidak mampu malah enggak dapat," katanya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita