JOGJA - Provinsi DIY berhasil menunjukkan kemampuannya dalam mengelola inflasi di tengah dinamika ekonomi global DIY dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Inflasi daerah turun di angka sekitar 6 persen tahun 2022 menjadi 3 persen di tahun 2023.
Wakil Gubernur (Wagub) DIY KGPAA Paku Alam (PA) X mengatakan, inflasi di DIY berhasil turun dari 6,49 persen pada tahun 2022 menjadi 3,17 persen di tahun 2023. Pencapaian deflasi sebesar - 0,02 persen di awal 2024.
"Ini adalah bukti nyata dari keberhasilan kebijakan dan upaya kita bersama," katanya dalam acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY di Hotel Royal Ambarrukmo pada Selasa (27/2).
PA X menjelaskan meski kondisi di DIY dapat dikatakan baik, namun jalan menuju kesejahteraan rakyat yang hakiki masih panjang dan membutuhkan kerja keras serta sinergi dari semua pihak.
Proses ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, produsen, dan distributor, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idul Fitri.
"Saat ini, isu harga dan ketersediaan beras menjadi trending topik masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi dan mengendalikan stok beras baik di sisi hulu dan hilirnya,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa visi perlu dilakukan untuk mencapai stabilitas perekonomian di DIY menjelang HBKN bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024.
Beberapa visi tersebut di antaranya, melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kemudian, mengendalikan inflasi kelompok volatile food dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang serta menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek.
Selain itu juga memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan.
"Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan juga perlu untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan juga memperkuat sinergi TPI Pusat, TPID DIY dan TPID Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Optimalisasi kios Segoro Amarto juga dilakukan sebagai penyeimbang ketika terjadi lonjakan, pedagang dan konsumen mendapatkan harga terjangkau.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim mengatakan, mengenai isu terkini soal harga beras yang melambung tinggi, BI DIY merekomendasikan langkah mitigasi yang bersifat seasonal.
"Langkah pertama dengan mengedukasi masyarakat untuk meminimalisir food waste dan belanja bijak," katanya.
Selanjutnya, pihaknya bisa memperkuat kerja sama antardaerah intra provinsi untuk panen raya beras yang diperkirakan berlangsung pada bulan Maret.
Pun juga bisa memanfaatkan digitalisasi melalui website TPID DIY untuk monitoring pasokan dan harga beras secara real time.
"Kita juga bisa meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha terkait harga jual yang wajar dan pola distribusi yang lancar,” jelasnya.
Lebih lanjut Ibrahim menambahkan, dalam rangka menghadapi HKBN ramadan dan Idul Fitri 2024, BI DIY merekomendasikan pengendalian inflasi yang bersifat seasonal maupun struktural.
Mitigasi seasonal bisa dilakukan dengan memperkuat data dan informasi terkait pasokan, serta optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar, terutama H-7 dan H+7 HKBN.
“Untuk mitigasi struktural, rekomendasi kami adalah memfasilitasi penelitian dan pengembangan tanaman pangan, membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan/lahan tidur, serta mengoptimalkan peran BUMD dalam distribusi komoditas pangan utama,” tambahnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad