RADAR JOGJA - Puluhan warga penghuni perumahan Mulia Purnama Residence (MPR), Sidorejo, Godean, Sleman mendatangi kantor DPRD Sleman Selasa (12/9/23). Maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan legislatif agar dapat mencapai titik terang perihal penyediaan air bersih di wilayahnya yang sudah terjadi 2,5 tahun terakhir.
Perwakilan warga perumahan MPR Aris Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari PT SPS selaku pengembang yang hanya bisa menyediakan air sumur bor. Namun oleh warga dirasa tidak layak konsumsi. Sehingga, mereka pun menuntut agar pihak pengembang agar berupaya memberikan akses air bersih dari pipa PDAM.
Namun sampai sekarang belum diwujudkan dengan alasan tidak adanya anggaran. Menurut Aris, ada 200 warga penghuni perumahan yang kesulitan air bersih. Sehingga banyak di antaranya yang kemudian membeli air bersih secara swadaya. "Tuntutan kami hanya satu pasang PDAM karena dana kita sudah masuk ke pengembang," ujar Aris seusai melakukan audiensi.
Turut hadir perwakilan dari PDAM Sleman Darsono menyatakan, pihaknya siap untuk melakukan penyambungan pipa air bersih kepada warga penghuni perumahan MPR. Namun karena melihat anggaran dari PT SPS yang cukup kecil, hal itu membuat penyediaan air menjadi sulit.
Dia merinci, kebutuhan penyambungan air bersih kepada ratusan unit rumah perumahan MPR sebesar Rp 700 juta. Hal itu meliputi penyambungan pipa dari SPAM regional Kartamantul serta penyediaan reservoir dan pompa ke masing-masing unit rumah.
"Sehingga kami meberikan solusi agar memprioritaskan (penyambungan pipa air bersih ke unit rumah) yang telah ditinggali. Silakan PT SPS untuk memikirkan kekurangan anggarannya," ungkap Darsono.
Sementara itu, HRD PT SPS Geswanto berharap, PDAM bisa memberikan keringanan dalam hal penyediaan sambungan pipa air bersih tersebut. Karena menurutnya, pihak pengembang hanya memiliki anggaran untuk pengadaan air bersih kepada 300 rumah. Adapun anggaran yang disiapkan PT SPS diketahui sebesar Rp 200 juta.
"Dengan pertemuan ini harapannya ada titik temu, dan kita harapkan PDAM memberikan keringanan seringan-ringannya," ucapnya.
Anggota Komisi B DPRD Sleman Surana mendorong, agar pengembang bisa bertanggung jawab perihal penyediaan air bersih kepada warga penghuni MPR. Sebab menurutnya, saat pengembang menawarkan penjualan unit rumah sudah seharusnya berkewajiban menyediakan fasilitas air bersih. "Masyarakat tidak boleh disalahkan, tapi pemborong yang seharusnya bertanggung jawab," tegas Surana. (inu/eno)
Editor : Satria Pradika