Dukuh Mrican Sumardji mengatakan normalisasi tak hanya dilakukan di sepanjang bantaran sungai. Beberapa fasilitas yang belum ada juga akan dilengkapi. Misalnya, lampu penerangan jalan, penyediaan hidrant kering, maupun kaca cembung.
Adapula titik kumpul atau balai penyelamatan jika terjadi bencana. Dia menambahkan, saat ini proses normalisasi baru memasuki proses penyusunan Detail Engineering Design (DED). Rencananya, pelaksanaan normalisasi akan dilakukan pada awal 2023.
"KOTAKU tidak hanya menyangkut istilah pemukiman kumuh. Tapi normalisasi masalah jalan, sanitase, drainase, sebisa mungkin untuk perluasan jalan-jalan untuk jalur evakuasi juga dinormalkan," jelasnya melalui sambungan telepon, Rabu (16/11).
Sumardji menambahkan normalisasi diharapkan tak hanya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, juga meningkatkan perekonomian. Ini sesuai amanah pemerintah untuk menumbuhkan kemandirian ditengah-tengah masyarakat.
"Diharapkan bisa mendatangkan ketertarikan orang untuk berkunjung ke wilayah kami. Sehingga nantinya akan ekonomi akan tumbuh, terutama UMKM warga masyarakat yang memiliki olahan, hasil kerajinan. Diharapkan ekonomi juga tumbuh dari sana," katanya.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk terus menjaga lingkungan. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Akses jalan yang lebih luas juga diharapkan memudahkan petugas pengambil sampah. Terutama untuk menjangkau hingga ke rumah-rumah di bantaran sungai.
"Kalau kemarin masih ada satu, dua buang sampah harusnya sudah tidak ada. Kemarin karena tidak ada petugas pengambil sampah. Sekarang kalau akses jalan diperlebar, sudah memudahkan mengambil sampah yang ada di bantaran sungai," ujarnya.
Salah satu lokasi yang akan dinormalisasi adalah RW 08. Ketua RW 08 Padukuhan Mrican Imam Basuki menjelaskan normalisasi menjadi penting dilakukan. Hal ini mengingat banjir selalu terjadi di RT 23 dan RT 24 saat curah hujan tinggi. Selain itu, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal juga nantinya akan dibangun.
"Khusus RT 24 itu mesti sebagian rumah terendam, dan itu pasti. Nanti, talud akan dibangun lebih tinggi dari yang sekarang. Jadi, kalau hujan air tifak masuk ke rumah tapi terbendung talud," katanya.
Dia mengatakan, ini merupakan bentuk sinergitas antara masyarakat bantaran kali, RT, RW, dan Dukuh setempat bersama pemerintah pusat. Ini dilakukan guna mengentaskan pemukiman kumuh melalui program KOTAKU milik Kementerian PUPR.
"Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah mrmperhatikan wilayah kami untuk ditata. Kedepannya, akan terwujud sebuah daerah yang dinamakan Kota Tanpa Kumuh setelah fasilitas yang dibutuhkan warga, itu semua akan dibangun oleh pemerintah lewat PUPR," ujarnya. (isa/dwi) Editor : Editor News