JOGJA - Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Dhian Novitasari mendorong penyesuaian anggaran di pemerintah kota (pemkot) seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Legislatif dari Partai Gerindra ini tidak ingin fluktuasi harga BBM berdampak signifikan terhadap operasional kendaraan pelayanan publik.
Dhian mengatakan, penyesuaian anggaran yang paling dekat dapat dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan.
Dalam tahap pembahasan, politisi partai berlambang garuda itu akan mendesak pemkot memprioritaskan alokasi anggaran BBM untuk operasional kendaraan dinas yang bersinggungan dengan pelayanan publik.
“Kenaikan harga bahan bakar diesel harus menjadi perhatian serius. Kita tidak boleh membiarkan operasional pelayanan kemanusiaan terhambat hanya karena kendala anggaran bahan bakar," ujar Dhian kepada Radar Jogja, Rabu (17/6/2026).
Diakuinya, situasi perang di Timur Tengah memang cukup memberikan kontraksi pada harga minyak dunia. Termasuk bagi kendaraan-kendaraan dinas publik yang menggunakan jenis bahan bakar diesel seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Contohnya mobil ambulans dan pemadam kebakaran.
Baca Juga: Kurs Dolar Fluktuatif dan Bergejolak, Pemprov DIY Mulai Petakan Proyek yang Berisiko Terdampak
Menurutnya, layanan kendaraan yang sifatnya kedaruratan harus siap siaga setiap saat. Apalagi berdasarkan pengamatan legislatif, mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Jogja juga sering memberikan bantuan operasional ke wilayah perbatasan seperti Kabupaten Bantul dan Sleman.
Berdasarkan pengamatan dia, terdapat beberapa rencana pembangunan atau alokasi hibah yang informasinya tidak jadi dilaksanakan pada tahun ini. Seperti pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Jogja.
Dhian berharap, anggaran yang sudah disiapkan pada dua program tersebut bisa dialihkan terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan operasional kendaraan dinas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.
Serta tidak terfokus pada mobil pemadam kebakaran dan ambulans saja. Melainkan seluruh kendaraan dinas pelayanan di tiap-tiap organisasi perangkat daerah.
Politisi yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kota Jogja II (Wirobrajan Ngampilan, Gondomanan dan Pakualaman) itu menegaskan, langkah tersebut sudah menjadi tanggung jawab dewan sebagai penyambung aspirasi masyarakat.
Legislatif harus dapat memastikan fluktuasi harga energi tidak memengaruhi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Saya berharap ada anggaran yang tidak terlalu urgent dapat dialihkan dan dioptimalkan untuk pelayanan masyarakat, terutama untuk memastikan operasional kendaraan pelayanan publik tetap berjalan lancar," tegasnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita