KEBUMEN - Suasana audiensi perwakilan buruh bersama mahasiswa di gedung DPRD Kebumen, Selasa (9/9) diwarnai aksi simbolis. Dalam pertemuan ini massa sempat menyerahkan setandan pisang yang sebagian telah dimakan codot atau kelelawar.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kebumen Akif Fatwal Amin menjelaskan, setandan pisang jenis kepok yang diberikan kepada DPRD tersebut menyimpan makna mendalam.
Salah satunya sebagai bentuk kritik agar para anggota legislator tak abai terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. "Codot itu hewan tahu manis dan matang. Ini adalah simbol. Jangan sampai dewan tau enaknya saja, tapi lupa penderitaan rakyat," tandas Akif.
Kepada Radar Jogja, Akif menyampaikan, setandan pisang yang rusak dimakan codot sudah cukup sebagai simbol untuk menyampaikan keresahan yang sedang dirasakan masyarakat.
Di mana simbol ini dapat menjadi cermin atas terkikisnya kepercayaan masyarakat jika wakil rakyat lalai terhadap sumpah dan janji jabatan. "Pisang matang kalau terus dibiarkan bisa busuk. Sama, ketika wakil rakyat tumpul, pasti kepercayaan publik luntur," jelasnya.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kebumen Sarif Hidayatullah mengatakan, DPRD hendaknya jeli terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Terlebih saat ini masyarakat sedang menghadapi lesunya kondisi ekonomi secara nasional maupun regional. "Harus diingat, rakyat adalah tuan. Utamakan kerja substansi. Hati rakyat pasti teriris kalau pejabat kerjanya flexing sana-sini," tandasnya.
Sarif menjelaskan, ada beberapa tuntutan yang diutarakan kepada para anggota dewan. Di antaranya mendorong agar rancangan undang undang (RUU) tentang perampasan aset segera dibahas dan disahkan. Lalu, eksekutif dan legislatif diminta lebih memperhatikan nasib buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK.
Dalam audiensi itu kelompok buruh dan mahasiswa diterima langsung unsur pimpinan dewan. Pihak DPRD menyatakan aspirasi buruh dan mahasiswa akan ditampung serta dibahas lebih lanjut dalam forum rapat resmi. "Praktis kami dari Fraksi PPP Kebumen juga ikut mendukung agar segera dibahas DPR RI," kata salah satu anggota DPRD Kebumen Wahid Mulyadi. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo