JOGJA - Sudah hampir 10 tahun Muhammad Mahlin meninggalkan Jogja. Di era 2001 hingga 2014, dia dikenal sebagai aktivis LSM. Nama organisasinya Lembaga Kajian (Lemka) Potensi.
Berpusat di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman. Mahlin bertindak sebagai sekretaris. “Lemka Potensi dipimpin Pak Anton Seda sebagai ketua. Beliau masih kerabat mantan Menteri Keuangan Frans Seda,” cerita Mahlin saat ditemui di bilangan Demangan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Kamis (17/7).
Sepanjang hampir 13 tahun, Lemka Potensi giat dalam berbagai gerakan. Mulai dari diskusi dan kajian hingga mengkritisi berbagai kebijakan publik. Kala itu yang menjadi sasaran kritik, antara lain, Pemkot Jogja, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul, dan Pemprov DIY.
“Kami berkoalisi dan berkolaborasi dengan berbagai LSM lain,” kenang Mahlin.
Dalam ingatannya, beberapa LSM yang gencar bersuara kritis dan mengungkap berbagai kasus korupsi, antara lain, Jogjakarta Transparansi (JT), Yogyakarta Corruption Watch (YCW), Lembaga Pembela Hukum (LPH), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja.
Kemudian Parliament Watch Indonesia (ParWi), Indonesia Court Monitoring (ICM), Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Forum LSM DIY, IDEA, serta Solidaritas Pelajar Peduli Orang Tua (Sapurata) Bantul. “Tentu masih banyak yang lain, saya harus mengingat ulang,” tambahnya.
Diceritakan, era 2000-an masih dalam semangat reformasi. Kala itu berbagai kasus berhasil diungkap. Berbagai kekuatan masyarakat sipil di Jogja sering menyoal beragam kebijakan eksekutif dan legislatif daerah.
Kebijakan yang diambil sering kali bermasalah. Mulai melanggar regulasi hingga ada yang berbagai korupsi.
Sejumlah perkara cukup diingat Mahlin. Di antaranya kasus Pengadaan Buku Ajar Kabupaten Sleman Rp 29,8 miliar, gratifikasi Sekda Bantul Rp 500 juta, pembangunan Jogja Expo Center (JEC), kasus Pakan Munyuk Pemilihan Wakil Gubernur DIJ 2001, penggunaan dana tak tersangka untuk Pilkada Sleman 2005, kasus CDMA Rp 17 miliar, hingga hibah Persiba Bantul Rp 12 miliar.
Kasus buku ajar akhirnya menyeret sejumlah pejabat Pemkab Sleman ke meja hijau. Seperti Bupati Sleman Ibnu Subiyanto, Ketua DPRD Sleman Jarot Subiyantoro (almarhum) hingga Kepala Dinas Pendidikan Sleman Muh Bachrum (almarhum).
Dalam perkara ini, Pemkab Sleman mengadakan penunjukan langsung pengadaan buku PT Balai Pustaka.
Padahal dengan nilai Rp 29,8 miliar seharusnya dilakukan melalui tender. Rekanan yang disebut-sebut banyak terlibat bernama Murad Irawan. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIJ. Sempat ditahan.
Namun Murad kabur usai menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Slawi. Polda DIJ mengumumkan Murad masuk daftar pencarian orang (DPO). Sampai sekarang tak ada kejelasan dcngan status DPO ini.
Belakangan Murad diketahui menyuap Sekda Bantul Gendut Sudarto dalam rangka memuluskan proyek buku ajar di Pemkab Bantul. Meski proyek batal terlaksana, Murad diketahui telah menyerahkan cek senilai setengah miliar pada 2005 silam kepada Gendut.
Soal kasus Pakan Munyuk, Mahlin mengaku agak lupa-lupa ingat. Dari kliping yang pernah dia kumpulkan, pada 2001 DPRD DIJ menggelar pemilihan wakil gubernur (Pilwagub).
Calonnya ada dua orang. KPH Ambarkusumo atau Paku Alam IX dan KPH Anglingkusumo. Keduanya dari Kadipaten Pakualaman. Sama-sama putra mantan Penjabat Gubernur DIJ Paku Alam VIII.
Pilwagub berlangsung dua putaran. Awalnya Paku Alam IX kalah satu suara dengan Anglingkusumo. Lantaran belum memenuhi 50 plus 1, pemilihan diulang.
Hasilnya Paku Alam IX mendapatkan 27 suara dan Anglingkusmo 25 suara. Usai pemilihan muncul berita yang mengagetkan publik.
Seorang pengusaha di Jogja mengaku kesulitan memberikan pakan bagi munyuk-munyuk (kera, Red) koleksi miliknya. Uang yang seharusnya untuk pakan munyuk ditengarai justru mengalir dalam hajatan pilwagub.
Beberapa anggota parlemen disebut-sebut kecipratan uang pakan munyuk. Selain pakan munyuk juga menyeruak kasus dugaan ijazah palsu salah satu calon.
Setelah berkecimpung di dunia LSM, Mahlin pada 2014 mudik ke kampung halamannya di Solor, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lima tahun kemudian dia mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Ayah dua putri ini kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.
Saat ini Mahlin tengah pulang ke Jogja. Selama berada di kota pelajar, dia ingin menggelar reuni dengan para aktivis LSM antikorupsi, mereka yang aktif di era 2000-an, pascareformasi. Ada beberapa nama yang diingat Mahlin.
Di antaranya, Direktur LPH Jogja Triyandi Mulkan, mantan Direktur LBH Jogja Budi Santoso, Winarta yang pernah menjadi staf LBH Jogja, Tri Wahyu KH dari ICM, Baharudin Kamba, Paryanto dari YCW dan JT, Irwan Suryono dari MTB dan Unang Shio Peking aktivis Sapurata yang pernah menjadi ketua Forum LSM DIY.
Sebagai langkah awal dari rencana reuni itu, Mahlin telah mengadakan silaturahmi dengan Triyandi Mulkan dan Baharudin. Dia datang ke kantor LPH yang berada di Jalan Pakuningratan 14 Jogja.
Sebelumnya juga anjangsana ke kediaman Baharudin yang kini aktif di Jogja Corruption Watch (JCW) dan Jogja Police Watch (JPW). “Kami menggagas reuni dan silaturahmi sekaligus akan membentuk Koalisi Jogja Bersih,” katanya.
Pembentukan Koalisi Jogja Bersih itu dalam rangka menciptakan dan menyiapkan kaderisasi aktivis LSM. Maklum, selama hampir satu dekade ini Jogja mengalami krisis pengkaderan penggiat LSM. Padahal dalam sebuah gerakan, kaderisasi penting dilakukan. (kus/laz)
Editor : Herpri Kartun