RADAR JOGJA – Pasangan Joko Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan mendaftarkan diri ke KPU Bantul pada Rabu (28/8) untuk maju di Pilkada 2024. Pendaftaran pasangan ini diawali dengan kirab yang menampilkan atraksi kesenian berupa tari-tarian.
Rombongan berjumlah ratusan orang berjalan mengantar pasangan Joko-Rony dari depan rumah dinas wakil bupati di Jalan Jenderal Sudirman menuju kantor KPU Bantul. Sesampainya di kantor KPU Bantul, Joko-Rony langsung masuk ke pendapa KPU Bantul dan disambut ketua dan komisioner KPU Bantul.
Ketua Tim Pemenangan Joko-Rony, Hanung Raharjo, didampingi para ketua partai politik pengusung menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran kepada KPU Bantul. Disusul penandatanganan visi dan misi pasangan calon yang disaksikan oleh KPU dan Bawaslu Bantul.
Pasangan Joko-Rony sendiri diusung oleh enam partai politik. Yakni PDIP, Partai Demokrat, Partai Ummat, PPP, PKS, dan Partai Perindo.
Usai resmi mendaftar, Joko Purnomo mengungkapkan pihaknya segera melakukan komunikasi dan ada beberapa poin yang telah disepakati. Ia menyebut, prinsip etos kerja pihaknya adalah Sesarengan Membangun Bantul'.“Harapan kami bisa menyatu dalam sebuah bingkai Projotamansari untuk mewujudkan Bantul yang lebih betul, Bantul lebih sejahtera, dan Bantul lebih transparan," katanya.
Joko sendiri menyebut, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Seperti di sektor sarana dan prasarana pendidikan. Lalu prioritas dan pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan talut.
Ditambah urusan yang menyangkut pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Sebab saat ini lebih dari 20 persen warga Bantul masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Di sektor kesehatan, ia menyebut kualitas di Bantul saat ini sudah cukup baik. Hanya saka masih perlu perbaikan di beberapa aspek. “Kami melihat beberapa partai pengusung lihai di sektor kesehatan, seperti PKS,” ucapnya.
Sektor lain yang menurutnya perlu perbaikan adalah penataan birokrasi, yakni kesesuaian terhadap aturan perundangan. Joko mengatakan, penempatan pejabat di dalam suatu jabatan harus sesuai dengan aturan perundangan dan kemampuan di bidangnya, serta dilakukan evaluasi secara baik.
Ia menyebut, bupati atau wakil bupati harus menggunakan analisa jabatan yang baik dalam menempatkan pejabat-pejabatnya. Penempatannya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Tidak diperbolehkan ada jual beli jabatan di Kabupaten Bantul,” tegas Joko.
Joko-Rony sendiri cukup optimistis dalam kontestasi pilkada ini. Sebab, pasangan ini diusung oleh gabungan partai politik yang memiliki total 24 kursi di DPRD. Sehingga hal ini adalah kekuatan yang besar, baik dari kekuatan nasionalis, religius, politis, maupun kekuatan untuk memperjuangkan hak masyarakat Bantul.
Optimisme itu juga diperkuat dengan latar belakang pasangan ini yang merupakan warga asli Bantul. Joko menyebut, ia dan Rony sangat optimistis ketika diberi mandat oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan.
Sebab, Joko-Rony mengaku paham betul karakteristik dan jati diri warga Bantul.“Nek wong Bantul mimpin Bantul, keyakinan kami adalah kita bisa bersaudara dengan baik, mengerti apa yang diharapkan masyarakat, karena betul-betul kita sudah bersaudara sejak lahir. Saatnya hari ini Bantul dipimpin oleh orang Bantul,” tandas Joko. (tyo/pra)
Editor : Satria Pradika