RADAR JOGJA - Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo mengawasi perilaku di media sosial (medsos) selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Pelanggaran penyebaran hoaks pun bisa dipidana sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus Yudo Praseno menyebut, hoaks termasuk pada pelanggaran UU ITE. Hal tersebut menjadi kewenangan pusat dalam hal ini Bareskrim Polri. "Jadi kalau ada ujaran kebencian atau hoaks di tingkat kabupaten, maka harus dilaporkan ke Polda baru kemudian dilanjutkan ke tingkat nasional," jelasnya Minggu (3/12).
Dikatakan, hanya pusat yang dapat memberikan sanksi terkait hoaks atau ujaran kebencian. "Kewenangan takedown hingga pemblokiran hanya pusat yang dapat memutuskan," tandas AKP Catur.
Sebagai gugus pengawasan konten internet, Bawaslu Kabupaten Purworejo pun akan berusaha menangkal informasi hoaks.Selain itu, informasi negatif yang dapat mempengaruhi pikiran masyarakat. Mengingat, di era teknologi yang maju, informasi akan tersebar lebih cepat melalui medsos. Terlebih, menjelang pemilu sangat rawan tersebar ujaran kebencian hingga hoaks.
Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Purworejo mengajak admin media sosial, media, hingga masyarakat anti fitnah Indonesia (mafindo) di Kabupaten Purworejo untuk bersama-sama menangkal informasi tersebut. "Konten hoaks akan mengkerdilkan bangsa ini," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Purnomosidi.
Diungkapkan, di masa tahapan pemilu banyak elit politik yang saling menghujat yang dapat memancing emosi warganet. Dia berharap, masyarakat dapat menyaring segala informasi yang ada di medsos dengan kroscek kebenaran fakta terlebih dahulu. (han/pra)
Editor : Heru Pratomo