RADAR JOGJA - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pentingnya melihat DPR sebagai individu bukan kelembagaan. Sehingga apabila tidak baik, sebaiknya memang tidak dipilih.
"Karena melihat DPR itu bukan sebagai sebuah kelembagaan, lihatlah DPR dari individu-individu yang sebenarnya dipilih oleh masyarakat, oleh publik," tegasnya pada Seminar Nasional Fungsi Parlemen Dalam Sistem Demokrasi dan Sistem Politik di Indonesia di UMY Jogja, Jumat (22/9).
Menurutnya, jika rakyat sudah tahu figur calon anggota tidak baik dan tidak benar serta tidak pantas mewakili rakyat maka jangan dipilih. Menurutnya banyak hal yang publik tidak tahu.
"Inilah sebenernya problem bangsa kita karena selalu berulang-ulang disebutkan masyarakat kita sudah pintar tapi faktanya memang DPR sebagai lembaga perwakilan itu saat ini masih diisi oleh figur-figur yang barangkali belum menjadi representasi sesungguhnya," paparnya.
Keberadaan parlemen dalam sistem demokrasi Indonesia memang merupakan perwujudan sila keempat Pancasila. Parlemen dan lembaga perwakilan merupakan institusi demokrasi yang didalamnya tergambarkan praktek politik.
"Pada saat ini parlemen sedang dihadapkan dengan tantangan beradaptasi dengan perubahan besar di era modern," ujarnya.
"Tantangan tersebut bisa menjadi peluang untuk memperbaiki kinerja parlemen diantaranya untuk berinteraksi secara lebih efektif dengan masyarakat dan meningkatkan cara kerja lebih efektif secara fungsi," lanjutnya.
Dia berharap berharap kegiatan seminar tidak berhenti di sini. Gagasan-gagasan publik tentang parlemen ideal sangat penting. Dan hal itu seharusnya menjadi masukan sekaligus dorongan publik.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salamm mengatakan proses hulu politik dan penggodokan politik berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga fungsi dan peranan DPR sangat penting sekali dalam proses politik dan demokrasi Indonesia.
"Kami ingin merespon tentang tuntutan masyarakat terhadap DPR yang terlalu tinggi. Dan tuntutan ini harus kita respon dengan beberapa isu yang berkaitan dengan fungsi dan tugas DPR," jelasnya.
Dia menyoroti tingkat kualitas keterwakilan. Karena bagi seorang anggota DPR, pasti mewakili dua fungsi. Yakni mewakili rakyat dan kedua mewakili partai. Keseimbangan ini menurutnya menjadi dilematis bagi anggota DPR yang mandiri dan independen.
"Karena bagaimana pun juga saya melihat peran partai dalam seorang anggota DPR itu cukup dominasi," ujarnya.
Dia menilai tarik menarik antara fraksi dengan kepentingan rakyat memang ada. Maka perlu dikoreksi kembali bagaimana anggota DPR kembali menjalankan fungsi mewakili masyarakat.
Apalagi sekarang menjelang Pilpres. Kecenderungan bayangan kekuasaan di parlemen cukup besar.
"Jadi menurut saya, proses demokrasi yang dibayangi kekuasaan seperti ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Ketua partai apa tugasnya, DPR apa tugasnya? Jadi ini bisa menjadi pembahasan bagaimana anggota dewan atau partai politik terlepas dari bayang-bayang kekuasaan," paparnya.
Maka dia menilai momentum pemilihan presiden pada 2024 sekaligus dapat diajadikan sebagai ajang mencari perwakilan DPR yang baik dan amanah. Dalam hal ini, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam memilih wakilnya yang mumpuni. (lan/ila)