KEBUMEN - Sebanyak 147 Sekolah Dasar (SD) di Kebumen saat ini tercatat tidak memiliki kepala sekolah (kepsek). Bahkan hingga penghujung tahun nanti jumlah kekosongan kepsek diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 200 lebih sekolah.
Kabid SD pada Dinas Pendidikan, Kepemuaan dan Olahraga (Disdkpora) Kebumen Budi Santoso mengatakan, kekosongan jabatan kepsek dipicu banyaknya ASN yang telah memasuki masa purna tugas.
"Harus kami akui memang banyak yang kosong. Mungkin di Desember ini ada tambahan sampai 80 sekolah," ungkapnya, Senin (20/4).
Dari total 730 SD negeri di Kebumen, nyaris 150 jabatan kepala sekolah belum terisi. Selain SD, kekosongan kepala sekolah juga terjadi di 21 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari total 56 SMP.
Kondisi ini, kata Budi, terus menjadi perhatian serius disdikpora agar tidak menggaggu layanan pendidikan. "Alternatifnya, satu kepsek bisa pegang dobel istilahnya," katanya.
Saat disinggung Radar Jogja terkait mandeknya meritrokrasi di lingkungan disdikpora, Budi secara tegas menampik hal itu. Dia memastikan, banyaknya jabatan kepsek yang kosong juga dipengaruhi adanya perubahan pada sistem perekrutan kepsek.
Baca Juga: Perpustakaan Keliling di Sleman Tak Bisa Berjalan Optimal karena Hanya Miliki Tiga Armada
Di mana tahun-tahun sebelumnya tidak ada kebijakan pengisian jabatan kepsek harus melalui tim penimbangan. Tim ini terdiri dari dewan pendidikan, dari sekretariat sekda, kepala dinas dan koordinator pengawas serta kepala bidang terkait.
Selain itu, ASN yang berminat untuk mendaftar sebagai kepala sekolah juga harus terkoneksi dengan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah (KSPS).
Lalu, secara administratif juga perlu pengajuan ke badan kepegawaian negara (BKN) sebagai syarat terbitnya surat keputusan (SK) bupati. "Prosesnya sangat panjang. Dulu itu tidak ada KSPS, sekarang pakai. Jadi memang ada perubahan mendasar," ungkapnya.
Budi tak menampik, kekosongan kepsek memiliki dampak cukup serius. Yakni, terjadinya penurunan terhadap kualitas pendidikan.
Terlebih kepala sekolah sendiri memiliki peranan dan tanggungjawab penting dalam menejemen sekolah. "Sebelum Mei ini kami target sudah ada pelantikan kepala sekolah. Secara bertahap," bebernya.
Terpisah, Rektor Universitas Maarif Nahdlatul Ulama (UMNU) Kebumen Imam Satibi mengatakan, banyaknya kekosongan kursi jabatan kepsek akan dibayar dengan mundurnya kualitas pendidikan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan cara agar jabatan tersebut segera terisi. "Tugas pokok mereka itu menejerial. Kalau jabatan kosong, siapa yang akan mengatur dan mengontrol berjalannya layanan pendidikan," jelasnya.
Imam mengatakan, kepsek tidak untuk menjadi pekerjaan sampingan. Tugas pokok dan fungsinya cukup penting untuk iklim pendidikan di sekolah.
Dia khawatir, jika persoalan ini terus berlanjut justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. "Takutnya nanti kepercayaan masyarakat turun. Peminatan untuk menyekolahkan ke sekolah negeri berkurang," ungkpanya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo