RADAR JOGJA - Setelah sebelumnya Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) yang mendeklarasikan sikap terkait proses demokrasi yang dinilai melenceng, kali ini giliran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang juga menyerukan aksi serupa.
Anggota Dewan Guru Besar UMY Prof. Dr. Akif Khilmiyah menegaskan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu lagi.
Disebutnya, mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri. Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstetasi menjelang Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
"Para penguasa, alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi kekuatan oligarki, malah sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti," serunya dalam sesi orasi di lingkungan kampus UMY, Sabtu (3/2)
"Keteladanan penyelenggara negara adalah kunci keberhasilan sebuah negara dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia," ungkapnya.
Oleh karena itu, segenap penyelenggara negara menurutnya harus menunjukkan contoh dalam kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan bagaimana menjalankan etika dalam bernegara. Ia menyebut, tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal.
"Oleh karenanya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan, harus bergerak mengingatkan penyelenggara negara agar mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi," pesannya.
Sementara itu, Rektor UMY Dr. Ir. Gunawan Budiyanto turut menyampaikan, bahwa secara umum proses demokrasi memang harus selalu patuh mengedepankan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya melihat demokrasi mulai jauh dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dan ini harus kita kembalikan bersama," lontarnya.
Gunawan sendiri memaparkan, bahwa salah satu tugas dan fungsi kampus sebagai institusi pendidikan juga memberikan kritik terhadap kinerja dan proses demokrasi itu sendiri.
"Salah satu tugas kampus adalah bagaimana kita memberikan kritik, jadi kampus harus jadi sosial kontrol dalam pelaksanaan demokrasi berbangsa dan bernegara," bebernya. (iza)
Editor : Heru Pratomo