KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen masih memiliki pekerjaan rumah terkait penataan pegawai. Di mana saat ini tercatat masih terdapat 104 jabatan struktural mengalami kekosongan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari tingkat kepala bidang, kepala seksi, hingga jabatan administrator.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kebumen Moh Amirudin menyatakan, pemerintah daerah sedang menyiapkan proses pengisian jabatan sesuai ketentuan berlaku.
Tahapan tersebut mencakup pemetaan kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja aparatur sipil negara hingga koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Tugas kami memetakan mana saja personel yang memenuhi persyaratan, entah itu secara administrasi dan kompetensi," ucapnya kepada Radar Jogja, Senin (18/5).
Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai serta kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan tetap dapat berjalan efektif. Selain itu, terdapat mekanisme yang harus dilalui dalam pengisian jabatan di pemerintah. "Kami coba agar semua kekosongan segera terisi," ungkap Amirudin.
Dia juga menerangkan, mutasi ASN saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak tahapan yang perlu dilalui sebelum prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Salah satunya harus mendapat restu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Juga: Rupiah Semakin Melemah, Dolar AS Melambung "Hidup Segan Mati Enggan"
"Kalau dulu Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) selesai jam 5 sore misal, habis Maghrib dilantik bisa. Sekarang beda, harus ada persetujuan sampai BKN," jelasnya.
Ditanya soal target, Amirudin belum dapat memastikan kapan kekosongan jabatan akan sepenuhnya terisi. BKPSDM juga akan terus berkoordinasi dengan bupati untuk mencari solusi terbaik.
Bupati, kata Amirudin, juga telah mengetahui banyak terjadi kekosongan jabatan di lingkungan pemkab. "Beliau ibu bupati sudah pirsa (mengetahui). Insyaallah segera karena ini kebutuhan," terangnya.
Baca Juga: H-9 Jelang Idul Adha, Tren Pembelian Kambing Menurun, Harga Hewan Kurban Sapi Cnderung Melambung
DPRD melalui badan anggaran telah meminta eksekutif atau pemerintah daerah segera menentukan langkah agar kekosongan jabatan tidak berlarut. DPRD khawatir jika persoalan tersebut terus dibiarkan akan mengganggu kinerja dinas terkait. DPRD juga berpesan agar nantinya penempatna ASN berbasis kompetensi dan kebutuhan serta memperhatikan sistem meritokrasi.
"Harus diawali pemetaan kompetensi. Mutasi dan promosi juga sesuai prinsip merit sistem," terang Ketua DPRD Kebumen Saman. (fid)
Editor : Heru Pratomo