RADAR JOGJA - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani untuk membenahi sektor badan usaha milik negara (BUMN).
Tak tanggung-tanggung, kepala negara menargetkan jumlah BUMN dipangkas habis-habisan, dari yang semula berjumlah lebih dari 1.000 perusahaan, nantinya hanya akan disisakan sekitar 250 perusahaan saja.
Langkah ekstrem ini diambil demi menciptakan BUMN yang lebih efisien, transparan, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Baca Juga: Gol Jonathan Tah Dianulir Wasit, Jurgen Klopp Senggol Juara Liga Inggris Arsenal
Rencana besar tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menutup acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Prabowo menegaskan bahwa proses pembersihan dan penertiban di tubuh perusahaan pelat merah saat ini sudah berjalan.
Bahkan, pemerintah tercatat telah menutup lebih dari 200 perusahaan BUMN yang dinilai kurang produktif.
"Kita mau sekarang rasional dan efisien. Ini kita buktikan dan kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun, kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk rakyat," ujar Prabowo.
Baca Juga: Tim Panser Jerman Melempem di World Cup 2026, Jurgen Klopp: Kami Tidak Berfungsi Sebagai Tim!
Beban Gaji Bos BUMN Jadi Sorotan
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo sempat berdialog langsung dengan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, untuk memastikan target perampingan ini.
Dari total seribuan perusahaan, nantinya target akhir pemerintah adalah menyisakan 250 BUMN saja.
Artinya, akan ada lebih dari 750 perusahaan negara yang ditutup atau dilikuidasi.
Bukan tanpa alasan, Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu gemuk selama ini justru menjadi beban besar bagi negara.
Masalah utamanya ada pada biaya operasional yang membengkak, terutama untuk membayar gaji jajaran direksi dan komisaris, padahal perusahaan tersebut sama sekali tidak menghasilkan keuntungan.
Baca Juga: Maroko Pulangkan Belanda Melalui Drama Adu Penalti
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali empat atau lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa? Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tegas Presiden.
Tanggapan Soal Dana Riset dari Laba BUMN
Selain membahas perampingan struktur, Prabowo juga menanggapi usulan dari para guru besar dan akademisi yang hadir.
Para akademisi mengusulkan agar setiap BUMN menyisihkan sebagian laba mereka untuk mendukung dana riset dan inovasi di perguruan tinggi.
Prabowo menyambut baik ide tersebut, namun ia memberikan catatan realistis.
Menurutnya, usulan itu hanya bisa berjalan jika BUMN tersebut memang mencetak keuntungan.
Untungnya, berkat upaya pembenahan yang dilakukan lewat keterlibatan instansi seperti Danantara, kondisi keuangan BUMN kini mulai menunjukkan tren positif.
Baca Juga: Nenek 76 Tahun Asal Gunungkidul Ditemukan Meninggal di Lahan Perbukitan
"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya atau tidak? Sekarang mulai ada. Terima kasih Danantara, satu tahun ini sudah mulai ada laba," ungkapnya.
Melalui penataan besar-besaran ini, pemerintah berharap dalam dua tahun ke depan tidak ada lagi BUMN yang sekadar menjadi parasit anggaran, melainkan menjelma menjadi korporasi negara yang sehat dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Meitika Candra Lantiva