RADAR JOGJA - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengangkat sebanyak 32 ribu pegawai pada Februari mendatang.
Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diangkat dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai upaya memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional di berbagai daerah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan rencana besar untuk mengangkat 32 ribu pegawai menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan mulai berlaku pada 1 Februari 2026.
Pengangkatan ini merupakan bagian dari tahap kedua rekrutmen PPPK yang telah dijalankan lembaga tersebut.
Sebagian besar formasi yang disiapkan dialokasikan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan jumlah mencapai 31.250 orang, yaitu para kepala unit yang telah mengikuti seleksi dan pendidikan melalui program Sarjana Penggerak Pemerintah Indonesia.
Selain itu, terdapat 750 formasi yang dibuka untuk umum, terdiri dari 375 posisi akuntan dan 375 tenaga gizi.
Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, seluruh calon PPPK ini sudah menjalani rangkaian proses seleksi, mulai dari pendaftaran, tes berbasis komputer, hingga pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan Nomor Induk PPPK.
Proses tersebut diperkirakan rampung tepat waktu sehingga mereka bisa mulai resmi berstatus PPPK pada awal Februari mendatang.
“Mereka berada di tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan Nomor Induk PPPK. Darisana mereka resmi jadi PPPK mulai 1 Februari 2026,” ujar Dadan Hindayana, melansir pada Pikiran Rakyat.
Pengangkatan PPPK tahap kedua ini menjadi kelanjutan dari proses sebelumnya, di mana pada Juli 2025 sudah dilakukan pengangkatan sebanyak 2.080 pegawai SPPG.
Langkah ini menunjukkan upaya BGN memperkuat sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan seleksi lanjutan untuk PPPK tahap ketiga dan keempat dengan jumlah formasi masing-masing sekitar 32.460, sebagai bagian dari target penambahan jumlah ASN di lingkungan BGN pada tahun ini.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelaksanaan seleksi PPPK tahap ketiga dan keempat,” ujar Dadan. (Salwa Caesy)
Editor : Meitika Candra Lantiva