Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Ada Terus Potensi Perbedaan Perhitungan Awal Ramadan, PWNU DIJ Usulkan Ada Pendekatan Berbagai Pendapat dalam Penentuannya

Agung Dwi Prakoso • Selasa, 17 Februari 2026 | 22:13 WIB

 

 

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan hasil Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan hasil Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

JOGJA - Penentuan jatuhnya 1 Ramadan setiap tahun selalu ramai diperbincangkan. Beberapa kali antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) lazim terjadi perbedaan. Masing-masing mempunyai dasar atas keputusannya. Seperti NU yang menggunakan metode rukyatul hilal dan Muhammadiyah dengan hisab.

Ketua Tanfidziyah PWNU DIY Ahmad Zuhdi Muhdlor mengatakan, penentuan awal dan akhir Ramadan NU menggunakan metode penglihatan langsung bulan atau rukyat. Cara itu dinilai sesuai dengan perintah nabi dalam haditsnya.

"Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah (berlebaran) kamu karena melihat bulan," ujarnya mengutip salah satu hadist Nabi Muhammad SAW.

Jika dalam praktiknya terhalang mendung, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Melihat bulan untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, bagi NU dinilai sebagai salah satu ibadah.

"Di NU pun banyak ahli hisab (astronom), tetapi NU tetap rukyat dan menempatkan hisab pada hierarki kedua setelah rukyat, hanya untuk konfirmasi," katanya saat dikonfirmasi kemarin (17/2).

Dikatakan, NU juga mempercayakan penentuan itu kepada ulil amri atau yang disebut dengan pemerintah, sebagaimana yang dilakukan umat Islam di belahan dunia. Keputusan itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kaidah "hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf". "Bahwa keputusan pemerintah seharusnya menghilangkan perbedaan," bebernya.

Dalam hal penentuan awal Ramadan, ia juga berharap ke depan terjadi taqribu bainal ara' (pendekatan berbagai pendapat) di kalangan umat Islam. Sehingga, ibadah-ibadah yang mengandung dimensi sosial besar dapat dicarikan titik temu yang lebih baik.

Diskusi itu melibatkan seluruh ormas Islam dan kaitannya dengan negara-negara di Asia Tenggara atau disebut MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

"Misalnya kriteria wujudul hilal (wujudnya bulan tanggal 1) dan imkanur rukyat, mungkin perlu didiskusikan lagi berapa derajat," kata Zuhdi.

Menyikapi perbedaan yang umum terjadi, pihaknya mengimbau masyarakat agar saling menghormati dan tidak perlu saling menghujat. Masing-masing keputusan mempunyai dasar dan umat Islam mempunyai pedoman dalam menyikapi perbedaan.

"Dengan orang non-Islam ada pedoman lakum dinukum waliya din (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku)," ucapnya.  Kemudian pedoman saling menghargai bagi sesama umat Islam mengacu pada lana a'maluna walakum a'malukum (bagi kami amal (pemahaman) kami, dan bagimu amal (pemahaman) kamu".

Menjaga persatuan antarumat juga bertujuan untuk lebih fokus pada ibadah. "Tidak perlu dibincangkan perbedaan. Yang Maha Tahu hakikat kebenaran hanya Allah SWT. Kita jangan melebihi kewenangan Allah untuk mengklaim kebenaran tunggal," katanya.

Kemain sore Kemenag DIJ dan Badan Hisab Rukyat (BHR) DIJ melaksankan rukyatul hilal di Bukit Syekh Bela Belu, Parangtritism, Bantul. Penentuan awal Ramadan, NU akan dilakukan setelah mendapatkan hasil agenda itu. "Awal Ramadan berpotensi beda, tetapi untuk Lebaran kemungkinan bareng,"  ungkapnya. (oso/laz)

 

Editor : Herpri Kartun
#PWNU DIY #Muhammadiyah #awal puasa ramadan #ramadan #Nahdlatul Ulama