JOGJA - Hari Krida Pertanian diperingati setiap 21 Juni. Sektor pertanian di DIY pun tak terlepas dari masalah dan tantangan yang terus hadir seiring perkembangan zaman. Mulai pajak lahan pertanian yang tinggi, generasi muda yang kurang minat menjadi petani, hingga lahan pertanian yang terus menyusut.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Syam Arjayanti meringkas beberapa tantangan yang saat ini sedang dihadapi. Pertama, kaitannya dengan adanya lahan pertanian yang semakin menyusut tahun demi tahun karena beralih fungsi.
''Setiap tahun terdapat sekitar 200-250 hektare lahan yang beralih fungsi," ujarnya saat dikonfirmasi Minggu (22/6). Dari informasi dan data yang ia kumpulkan, terdapat beberapa penyebab yang melatar belakangi menyusutnya lahan pertanian.
Di antaranya banyaknya petani yang mengubah lahan pertanian sebagai hunian, karena dianggap lebih menguntungkan. "Dari sawah beralih ke kos ataupun penginapan," ujarnya.
Lahan pertanian yang dijual itu didukung dengan tren banyaknya mahasiswa dari luar daerah yang membeli rumah atau tanah di Jogja. Setelah masa belajar selesai, mereka tidak mau pulang ke daerah asal dan mencari pekerjaan di Jogja.
"Dari data BPS ada 67.000 lahan pertanian di DIY, termasuk nonsawah atau perkebunan dan lahan kosong yang ditanami oleh warga," jelasnya.
Kemudian permasalahan terkait banyaknya generasi muda yang mengurungkan mimpinya menjadi seorang petani. Kebanyakan generasi muda saat ini bercita-cita sebagai pengusaha atau pekerjaan dengan gaji tetap. "Jarang yang bermimpi menjadi petani, kecuali kepepet," tandasnya.
Pendapatan dari hasil pertanian relatif kecil. Terlebih apabila seorang petani hanya menggarap sawah atau lahan pertanian yang tidak luas. Selain itu para petani juga banyak yang mengeluh terkait pembayaran pajak lahan pertanian yang dinilai tinggi.
"Kalau dia (petani) memproduksi padi, masih ditambah membayar pajak yang dinilai tinggi, pendapatan bisa saja minus, terutama di perkotaan," ujarnya.
Namun pemerintah sudah mulai memperhatikan terkait permasalahan pajak itu. Contohnya dengan program pembebasan pajak khusus untuk lahan pertanian seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Bantul.
Menurutnya, kebijakan ini baik apabila mulai diterapkan di daerah lain. "Jadi biaya pengeluaran para petani bisa diminimalisasi. Tapi itu baru di Bantul," terangnya.
Permasalahan selanjutnya terkait cuaca dan iklim yang saat ini sudah sulit untuk diprediksi. Padahal para petani sangat bergantung pada kondisi cuaca atau musim sebagai dasar pemilihan tanaman. Tanaman yang mereka tanam cenderung menyesuaikan dengan musim dengan dasar perhitungan hari yang telah diperkirakan.
"Dulu itu ada pranata mangsa (sistem penanggalan yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian). Namun saat ini iklim sulit ditebak, sehingga menjadi tantangan bagi petani," bebernya.
Beberapa program dan cara telah diadakan sebagai upaya menemukan solusi permasalahan tersebut. Untuk mengimbangi adanya penyusutan lahan pertanian, Pemprov DIY melakukan optimalisasi Lumbung Mataraman di level kelurahan/kalurahan. Minimal 50 persen lahan di desa digunakan untuk pertanian.
Optimalisasi itu berupa sosialisasi kepada masyarakat kalurahan untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong agar ditanami tanaman produktif. Menurutnya, hal itu cukup membantu untuk mewujudkan ketahanan pangan mandiri di wilayah setempat.
"Walaupun hanya lahan sempit, kalau dilakukan secara masif di setiap kalurahan akan membantu," tuturnya.
Lahan-lahan nonsawah seperti pekarangan luas dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman produktif. Khususnya seperti di Gunungkidul yang banyak lahan kosong, lalu oleh warga ditanami komoditas menguntungkan. "Bahkan di sana di sekitar area pemakaman, ada yang ditanami singkong dan sebagainya," jelasnya.
Selain itu, Pemprov DIY juga menyediakan bantuan berupa benih padi maupun jagung kepada para petani. Tujuannya untuk meringankan biaya produksi petani, sehingga laba yang didapat lebih maksimal. "Kemudian beberapa teknologi juga telah diadakan seperti traktor dan mesin panen," terangnya.
Kerja sama dengan Bulog juga telah dilakukan. Beras yang dihasilkan petani akan dibeli oleh Bulog setelah dilakukan pemanenan. "Jadi, petani tidak khawatir untuk menjual hasil panenanya," tambah Syam Arjayanti. (oso/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita