Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Banggar DPR Mengecam Politisasi Isu Pangan Orang Miskin Diperlakukan sebagai Aset Elektoral

Caswati Radar Jogja • Kamis, 21 Maret 2024 | 05:17 WIB
Said Abdullah. (Jawa Pos)
Said Abdullah. (Jawa Pos)

RADAR JOGJA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti kekhawatiran tentang tingginya harga beberapa bahan pokok yang masih menjadi masalah serius bagi pemerintah.

Selain tingginya harga, mendapatkan bahan-bahan tersebut juga tidak mudah. Sebab, persaingan dengan negara lain dalam hal impor.

Said menambahkan, harga beras di pasar internasional mengalami sedikit penurunan dari bulan Februari. Yakni, turun dari 19 USD menjadi 17,8 USD per kuintal.

Namun, harga tersebut masih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.


Hal yang sama juga berlaku untuk harga gula di pasar internasional yang tetap tinggi. Harganya mencapai 22 USD per pound.

Lebih tinggi dari rentang harga tahun lalu yang berkisar antara 18-22 per pound.

Sementara beberapa bahan pangan lain seperti jagung, kedelai, gandum, dan daging mengalami tren penurunan harga di pasar internasional.

Ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengamankan pasokan dalam negeri.

“Seperti kita ketahui, setiap momentum Ramadhan dan perayaan Idul Fitri, permintaan terhadap bahan pangan pokok rakyat akan meningkat. Saya kira pemerintah juga sudah tahu akan tren permintaan tinggi momen seperti ini,” kata Said, Minggu (17/3/2024).


Pemerintah tidak memiliki alternatif lain untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup.

Jika persediaan untuk stok jangka pendek tidak dapat dipenuhi di dalam negeri, maka impor menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.


“Karena itu sudah saatnya skema impornya juga haru dirubah dari skema kuota menjadi tarif, untuk menjaga kegiatan impor menjadi perburuan rente,” tegasnya.


“Sebab, jika daya beli rakyat turun. Skala besarnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab lebih dari 50 persen ekonomi nasional di topang dari konsumsi rumah tangga,” lanjut elite PDIP itu.


Di samping itu, pemerintah perlu menyelenggarakan operasi pasar dengan skala yang besar.

Hal ini dikarenakan setiap kali harga pangan naik, akan berdampak pada sensitivitas daya beli masyarakat.


“Program bansos kita harapkan menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Jadi untuk jangka Panjang, urusan pangan pokok jangan hanya jadi slogan,” ucapnya.


Sementara itu, pemerintah perlu memastikan bahwa semua program bantuan sosial tersedia untuk keluarga miskin.

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok semakin memperburuk keadaan ekonomi mereka.


Meskipun pemerintah sudah membentuk berbagai lembaga dan badan untuk menangani masalah pangan, implementasi rencana untuk mencapai kemandirian pangan belum dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Lebih menyedihkan lagi, isu pangan sering dimanfaatkan sebagai alat politik dalam konteks pemilu, sehingga orang miskin dijadikan objek kepentingan politik.

Editor : Amin Surachmad
#dpr #Banggar #said abdullah #bahan pokok