RADAR JOGJA - Dosen Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta Farida Afriani Astuti mengatakan fenomena penutupan TPSP Piyungan ini sebenarnya sudah berkali-kali terjadi. "Ini sudah beberapa kali terjadi. Baik dari warga yang menutup ataupun dari keputusan pemerintah," ujarnya, Kamis (27/7/23).
Farida menyebut penyebab penutupan TPSP Piyungan ini untuk persiapan zona transisi baru (dua) atau zona untuk pembuangan sampah baru yang belum siap lahannya.
Dampak penutupan TPSP menyebabkan masyarakat menyadi syok. Sebab edaran penutupan tersebut sangat mendadak. "Sepertinya masyarakat belum ada sosialisasi tentang penutupan itu. Sehingga mereka menjadi resah dan bingung untuk membuang sampah," kata Farida.
Menurut Farida, ketika penutupan TPSP ini tidak disertai dengan langkah atau kebijakan baru. Ini akan menyebabkan fenomena baru seperti pembuangan sampah secara liar dan pembakaran sampah.
"Itu kan nantinya menyebabkan otomatis estetika lingkungan kita terganggu," jelanya.
Untuk penanganannya, Farida menjelaskan itu harus ada koordinasi dari masyarakat, pemerintah, dan juga dari pihak swasta.
Masyarakat harus sadar untuk pemilahan sampah. Jadi sampah yang diangkut oleh tukang sampah dan sampah yang di buang ke TPA itu memang benar-benar residu.
"Jadi harus seperti sampah yang sudah tidak bisa digunakan dan tidak bernilai ekonomi lagi. Supaya TPAnya tidak mudah penuh," tegas Farida.
Farida menekankan kalau dari sekarang tidak ditegaskan untuk memilah sampah. Fenomena penutupan TPA ini akan terulang kembali. Sebab di sana TPA tidak mampu menampung sampah lagi. "Maka dari sekarang harus digencarkan pengolahan sampah dari rumah tangganya. Sebab jika ada zona baru dibuka untuk TPA itu supaya tidak menjadi penutupan seperti ini lagi," ucapnya.
Kalau dari segi pemerintah, menurut Farida pemerintah sudah harus jauh berpikir untuk memikirkan pengelolaan sampah yang benar dan sesuai peraturan atau regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM Mohammad Pramono juga mengatakan pemusatan pengelolaan akhir sampah pada satu lokasi supaya efisien ditambah dengan adanya perubahan gaya hidup dari pedesaan menjadi perkotaan tentu memerlukan pihak ketiga untuk mengelolanya. "Apabila sekarang TPST Piyungan ditutup dan pengelolaan sampah dikembalikan ke daerah pasti akan kelabakan," katanya.
Menurut Pramono sampah adalah pelayanan publik, sehingga seharusnya hal ini merupakan tanggung jawab dari kebijakan pemerintah. Namun pemerintah saja akan kurang sehingga harus disampaikan kepada stakeholder untuk dilakukan musyawarah dan diskusi terkait penyelesaiannya. (ayu/bah)