Kegiatan dibuka oleh Kasatpol PP DIJ Noviar Rahmad dengan menyampaikan, beberapa unsur masyarakat yang tergabung dalam Satlinmas Rescue Istimewa untuk dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam membantu dalam penanganan bencana dan pertolongan serta pencarian korban. Dengan kemampuan selayaknya Tim SAR, Satlinmas rescue telah memiliki sertifikat yang mumpuni apabila terjadi kejadian korban tenggelam di kawasan pantai selatan. "Satlinmas dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah di masyarakat," tuturnya.
Menurut dia, satlinmas diberdayakan dalam berbagai aspek mulai dari sosial kemasyarakatan, penjagaan tempat rawan bencana, hingga persiapan pemilu maupun pilkada. Sebagai penunjang sarana dan prasarana, Satlinmas di DIJ telah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggungan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tanggung renteng.
Kasubdit Perlindungan Masyarakat Fadly Elwa Purwansyah memberikan pemaparan sesuai dengan keistimewaan Jogjakarta, yang dikuatkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, Satlinmas Rescue merupakan implementasi nyata regulasi tersebut oleh Pemprov DIJ. "Satlinmas Rescue ini satu-satunya di Indonesia," ungkapnya.
Menurut dia, kemendagri mengapresiasi inovasi kearifan lokal yang telah dibentuk oleh satpol PP DIJ, karena memang satlinmas seharusnya diberikan keterampilan dan pemenuhan sarana prasarana yang sesuai dengan kondisi sosial dan topografi wilayahnya masing-masing. Struktur kelembagaan linmas di DIJ, telah membentuk satgas linmas provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur berjumlah 30 orang. Jumlah dari satlinmas yang dihimpun dari SIM Linmas sejumlah 871 orang di DIJ, dengan perincian Sleman sebanyak 51 persen, Kota Jogja 87 persen, Kulonprogo 28 persen, Bantul 31 persen dan Gunungkidul 13 persen telah mendaftar.
Dia mendorong peserta yang hadir untuk memanfaatkan SIM Linmas yang memiliki tujuan besar yaitu menciptakan Big Data penyelenggaraan Linmas yang mulai digagas pada 2021 silam. Dengan adanya Big Data, nantinya akan terpetakan daerah rawan Trantibumlinmas sebagai layer dasar dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas yang terukur. (vis/pra)
Editor : Editor Content