KULON PROGO - Carut marut pengelolaan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) menjadi sorotan Komisi IX DPR RI. Menanggapi munculnya banyak temuan, lembaga legislatif itu berencana menggelar rapat gabungan antarkomisi. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan desil dan penentuan penerima bantuan.
"Kami melihat desil 6 dan 7 pun sebenarnya masih perlu dibantu," kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita usai kunjungan kerja spesifik di Kompleks Pemkab Kulon Progo, Jumat (4/9).
Menurut dia, jika mengacu dengan data saat ini, desil 6 dan 7 masih layak untuk dibantu. Walaupun harus disesuaikan dari segi bantuan yang diterima.
Baca Juga: Super League Dimulai, PSIM dan PSS di Satu Kasta, Fajar Junaedi: Jaga Marwah Sepak Bola DIY
Hal ini tercermin dalam kebijakan Pemkab Kulon Progo urusan kepesertaan BPJS Kesehatan. Wakil Rakyat dari Sulawesi Utara itu, mengapresiasi langkah pemkab dalam peningkatan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, hampir 90 persen warga Kulon Progo telah ditanggung BPJS Kesehatan. Berbeda dari daerah lain yang masih bergantung dengan BPJS PBI JKN yang bersumber dari APBN.
Politikus Partai nasdem itu menyebut, penetapan desil menjadi pembahasan di komisinya. Lantaran, penetapan desil berhubungan dengan bantuan sosial yang diterima masyarakat, termasuk dalam kunjungannya di Kulon Progo berkaitan dengan program BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Timbulkan Bau Menyengat, Warga Tegaltirto Keluhkan Produksi Pelet Ikan
"Bagi kami permasalahan desil memang belum clear, dan komisi IX juga masih membicarakan hal tersebut," ucap Felly.
Penetapan desil dinilai masih tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Pasalnya, banyak temuan yang dinilai terlalu berbeda dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kondisi itu, membuat pihaknya memantau perbaikan desil yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pihaknya meminta agar penetapan desil harus sesuai dengan pemetaan dan indikator yang terukur.
Baca Juga: Gelandang PSS Sleman Frederic Injai Masih Butuh Waktu untuk Pulih usai Jalani Operasi
Agar masalah desil tak berlarut-larut, DPR RI segera menggelar rapat gabungan. Lantaran, tidak semua bidang yang berhubungan dengan desil ada di Komisi IX.
Sehingga, rapat gabungan diperlukan untuk memetakan setiap aspek yang berhubungan dengan desil. Rapat tersebut dipastikan segera digelar. Lantaran, persuratan telah dibuat dengan mengundang kelembagaan lain. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo