KULON PROGO - Setelah menggelar aksi protes di depan sekolah, orangtua wali murid SDN Hargomulyo kembali menggelar aksi protes di Kantor DPRD Kulon Progo, Jumat (28/8). Aksi yang diikuti puluhan wali murid itu, meminta regroupung dibatalkan.
Juru Bicara Komite SDN Hargomulyo Pardiyono menyampaikan di depan DPRD Kulon Progo, regrouping tak mendapat restu dari orangtua dan wali murid. Pasalnya, beberapa aspek menjadi pertimbangan mereka.
Mulai dari letak sekolah, riwayat regrouping, hingga alasan regrouping. "SDN Hargomulyo kenapa tetap di-regrouping, padahal lokasinya strategis," ucap Pardiyono, saat menyampaikan pendapat di ruang arapat paripurna, Jumat (28/8).
Baca Juga: Kebakaran Lahan di Imogiri Meluas Lebih dari 10 Hektare, Dipicu Lompatan Api dari Balik Bukit
Pardiyono menjelaskan, SDN Hargomulyo terletak di Padukuhan Tonobakal, Kalurahan Hargomulyo. Letak sekolah dinilai strategis, karena berdekatan dengan akses jalan raya, rel kereta api hingga Bandara YIA.
Lingkungan sekolah juga dinilai asri, dengan landscape perbukitan. Alasan lokasi inilah yang menjadi pertimbangan SDN Hargomulyo mendukung kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, orangtua wali murid menilai ada kejanggalan atas latar belakang regrouping. Lantaran, isu santer didengar tahun 2022. Saat itu, terdapat oknum pamong kalurahan yang meminta regrouping.
Baca Juga: Seribu Bibit Kopi Arabika Ditanam di Lereng Sumbing, Cegah Karhutla Sekaligus Bangun Ekosistem Kopi
Namun, regrouping batal karena warga menolak. Setelah itu, kualitas pendidikan sekolah mengalami penurunan. Lantaran, sejumlah guru hingga kepala sekolah dipindah yang membuat adanya kekosongan pengajar. Hal ini berdampak ke penurunan jumlah siswa masuk, karena warga beranggapan guru SDN Hargomulyo minim.
Isu regrouping kembali muncul pada 2026, awalnya SDN Hargomulyo tak masuk dalam daftar. Namun, oknum pamong kalurahan kembali mengusulkan regrouping.
Tanpa ada sosialisasi langsung ke masyarakat, muncul surat keputusan regrouping. "Sosialisasi tidak langsung menyasar wali murid, dan tidak ada rembugan atau jajak pendapat," ungkapnya.
Baca Juga: Wisata Pantai dan Kafe Viral Dongkrak Kunjungan Wisatawan di Kulon Progo Hingga 1,8 Juta Orang
Menanggapi penolakan warga, Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi menjelaskan, regrouping merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah. Pasalnya, terjadi penurunan jumlah siswa.
Jumlah siswa yang tak lebih dari 60 siswa membuat penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurun. "Kami juga menghadapi kekurangan guru," ungkapnya.
Nur menjelaskan, pemkab juga memiliki pekerjaan dalam menata guru. Lantaran, krisi guru sedang melanda Kulon Progo. Pemkab dilarang mengangkat guru honorer, sedangkan rekrutmen guru sangat minim. Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan guru cara regrouping dapat mengurangi ketimpangan tersebut. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo