KULON PROGO - Opsi work from home untuk penghematan energi dalam negeri telah digaungkan pemerintah pusat.
Di Kulon Progo, lembaga legislatif turut menyoroti efisiensi MBG yang juga turut dilakukan. Hal ini, menyikapi wacana MBG lima hari dalam sepekan yang dilontarkan pemerintah pusat.
Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo Edi Priyono mengapresiasi efisiensi MBG yang diwacanakan pemerintah pusat.
Efisiensi meliputi pola distribusi MBG menjadi lima hari dalam sepekan. Penyesuaian ini, tentu berdampak langsung pada pengelolaan uang negara yang juga dirasakan oleh daerah.
"Langkah efisiensi saya kira cukup realistis, untuk menjaga keberlanjutan anggaran daerah atau pusat," ucap Edi, Minggu (29/3).
Edi menyampaikan, di tengah potensi krisis energi, opsi WFH untuk ASN telah dilontarkan pemerintah pusat. Kemudian, muncul opsi lain berupa efisiensi program MBG. Menurutnya, kedua langkah itu perlu disambut dengan baik. Lantaran, kondisi fiskal negara dapat terguncang melihat geopolitik global saat ini.
Efisiensi MBG termasuk langkah apik, dalam pengurangan beban anggaran negara. Mengingat MBG menyedot sebagian besar alokasi APBN yang juga berpengaruh pada daerah. Apabila alokasi MBG dapat diperkecil, maka keberlanjutan anggaran negara dapat menahan laju dampak krisis energi.
Kendati mendukung efisiensi MBG, Edi turut menyoroti efisiensi MBG tetap harus terarah. Sesuai tujuan utama MBG, untuk pemerataan gizi anak bangsa. Efisiensi tak hanya mengurangi anggaran, namun memanfaatkan anggaran yang ada agar lebih optimal.
"Perlu evaluasi dan kajian, tidak hanya penghematan tapi pertimbangan dampak ke penerima," ujarnya.
Edi menjelaskan, prioritas penerima MBG dalam kondisi krisis energi perlu ditata ulang. Idealnya, penerima MBG merupakan kelompok masyarakat rentan atau kurang mampu. Faktanya, MBG kebanyakan diterima oleh masyarakat perkotaan dengan ekonomi mampu. Alhasil, banyak MBG terbuang sia-sia.
Selain skala prioritas, MBG perlu ditingkatkan kualitasnya. Pasalnya, MBG merupakan anggaran dari negara yang seharusnya minim pemborosan. Beberapa kali DPRD melakukan sidak, pelaksanaan MBG cenderung memiliki kualitas yang perlu ditingkat. Lantaran, terdapat temuan lauk yang sebenarnya tak memiliki kandungan gizi, misalnya lele berukuran kecil.
Senada dengan Edi, orang tua pelajar asal Kapanewon Wates inisial W, mendukung wacana MBG lima hari. Anaknya sebagai penerima MBG biasanya menerima enam kali MBG selama seminggu. Dukungan efisiensi mengingat operasional sekolah yang juga hanya lima hari dalam seminggu.
Baca Juga: Lima Balon Raksasa Mengudara di Magelang, Ribuan Warga Padati Lapangan Sejak Pagi
"Kalau saya setuju efisiensi MBG," ujarnya.
Dukungan efisiensi MBG didasari pola konsumsi anak sekolah. Kebanyakan anak sekolah masih menyisakan menu MBG yang berujung sebagai makanan sisa atau sampah. Jumlahnya dalam satu sekolah juga cukup banyak. Sehingga perlu efisiensi agar anggaran MBG tak terlalu besar.
Ia justru mendukung program MBG idealnya dilaksanakan di daerah terpencil dan penerimanya merupakan anak dari keluarga kurang mampu. Artinya, MBG benar-benar tepat sasaran, dan bukan hanya dijalankan untuk menyedot anggaran negara. (gas)
Editor : Bahana.