KULON PROGO - Implementasi program makan bergizi gratis (MBG) cukup banyak berdampak pada realisasi APBD 2025. Pemangkasan anggaran 11 persen per organisasi perangkat daerah (OPD), turut berimbas pada pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kulon Progo.
Bahkan, ada empat paket pekerjaan perbaikan jalan yang dihapus pada 2025. Penghapusan diperlukan untuk memenuhi kuota anggaran demi realisasi program makan bergizi gratis. Sejumlah ruas jalan tersebut, ada di Kapanewon Kokap dan Girimulyo. Padahal, sebelumnya telah dianggarakan untuk perbaikan tahun depan.
Baca Juga: Kasus DBD di Kota Jogja Tahun Ini Mencapai 283 Orang, Naik Hampir Empat Kali Lipat Dibanding 2023
"Ada empat ruas jalan, salah satunya yang di daerah Klepu," sebut sumber yang tak ingi namanya dikorankan Minggu (29/12/2024).
Disebutkan, program makan bergizi gratis membuat realisasi perbaikan gagal. Lantaran, pemkab perlu berkontribusi ke program MBG sejumlah 7,75 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). Namun, kecilnya PAD tak mampu menutup kebutuhan anggaran. Sehingga, setiap OPD dipangkas sebesar 11 persen.
Oleh sebab itu, DPUPKP sebagai OPD perlu merefocussing anggaran. Salah satu yang berdampak adalah sektor infrastruktur. Pemangkasan, membuat sejumlah ruas yang telah dianggarkan dihapus dari daftar perbaikan 2025.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulon Progo Nurcahyo Budi Wibowo membenarkan perihal adanya pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran di DPUPKP bahkan mencapai Rp 3,7 miliar. Terdapat tiga bidang yang mengalami pemangkasan. Yaitu bidang bina marga, sumber daya air (SDA), dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
"Pemangkasan cukup besar bagi kami di bina marga sebesar Rp 2,6 miliar," ucapnya.
Namun Nur menyangkal adaya penghapusan empat paket pekerjaan perbaikan jalan. Namun hanya pengurangan volume pekerjaan hingga 50 persen pada setiap paket. Nantinya, terdapat 23 paket pekerjaan pemeliharaan, dan perencanaan jalan yang dikurangi volumenya.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo Angga Pratama turut membenarkan terjadinya penghapusan paket jalan. Hal ini didasari pada rapat DPRD dengan Bappeda Kulon Progo.
"Memang ada yang dihapus, detailnya bisa langsung ke pihak terkait," ucapnya.
Angga menilai, PAD Kulon Progo tergolong kecil membuat pelaksanaan program MBG membebani angggaran. Sehingga, pemkab seharusnya berfokus untuk menggenjot PAD. (gas/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita