KULON PROGO - Usai perhelatan Pilkada 2024, evaluasi penyelenggaraan pesta demokrasi terus dilakukan. Dalam pilkada kali ini terdapat evaluasi berupa rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Di Kulon Progo, data menunjukkan selisih cukup besar pada partisipasi pemilih tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto mengakui adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih. Pihaknya mengamati beberapa TPS yang pemilihnya tidak datang untuk memberikan hak suaranya.
"Kami masih menunggu rekap manual dari KPU. Tetapi sepanjang pengamatan, memang ada kecenderungan penurunan partisipasi pemilih," ucap Marwanto Kamis (28/11).
Ia menyampaikan, selain penurunan angka partisipasi pemilih, terdapat temuan yang jarang terjadi pada penyelenggaraan pilkada. Temuan itu berupa banyaknya surat suara tidak sah selama proses perhitungan suara.
Pantauan Bawaslu, banyak pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan aturan. Sehingga membuat suaranya tidak dihitung. Misalnya mencoblos lebih dari satu foto untuk dua atau tiga paslon.
Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi,Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Kulon Progo Aris Zurkhasanah membenarkan hal itu. Data sementara menunjukkan partisipasi pemilih sekitar 73,89 perdsen.
Angka ini didasari jumlah surat suara sah yang telah masuk dalam rekap. Namun pihaknya masih menunggu jumlah surat suara tidak sah. Lantaran, surat suara tidak sah menunjukkan partisipasi pemilih.
"Penurunan angka, Pilkada 2017 partisipasi pemilih mencapai 79,2 persen," ujarnya.
Aris menyatakan, turunnya partisipasi pemilih merupakan pekerjaan rumah KPU Kulon Progo. Lantaran, pemilih yang sukses dilihat dari berbagai aspek, salah satunya tingkat partisipasi. Pemilih yang memberikan hak suaranya tanpa ada paksaan merupakan salah satu indikator demokrasi.
Namun di era sekarang banyak masyarakat yang memiliki kecenderungan apatis terhadap politik. Sehingga mereka enggan menggunakan hak pilihnya. Padahal, suara mereka sangat penting untuk kontribusi pembangunan daerah. Aris menyatakan, penurunan angka partisipasi akan ditanggapi dengan penguatan pendidikan politik. (gas/laz)
Editor : Heru Pratomo