RADAR JOGJA - APBD Kulon Progo tahun anggaran 2025 tengah dalam kajian dan segera akan disahkan pada September nanti. Namun prediksi belanja daerah sudah dapat terdeteksi di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang sebelumnya telah di bahas dalam Musrenbang.
"Alokasi belanja sebagian besar OPD mengalami penurunan jika dilihat dari RKPD 2025," ucap Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Analisa Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kulon Progo Indra Cahya Nugraha, saat ditemui Radar Jogja, Senin (20/5).
Indra menjelaskan, penurunan belanja OPD diakibatkan karena adanya beberapa program prioritas. Yang mana OPD yang tak ada kaitannya dengan program prioritas maka anggarannya tak sebanyak dengan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kulonprogo Percepat Pengembangan Kawasan Aerotropolis
Bappeda Kulon Progo merencanakan, beberapa program prioritas, diantaranya Aerotropolis, kawasan industri, kawasan perbukitan menoreh, dan kawasan pantai selatan. Program tersebut nantinya akan menyita banyak APBD, yang sebelumnya banyak digelontorkan di OPD.
Tak hanya perihal program prioritas, pembangunan prioritas juga memakan banyak anggaran. Yang mana salah satunya pembangunan sekolah terpadu, penataan alun-alun, dan tindak lanjut program bedah menoreh.
"Memang ada penurunan sebesar Rp 30-40 miliar, apabila dibandingkan dengan RKPD 2024 dan 2025," ucap Indra.
Baca Juga: Kolaborasi Jogjakarta Jepang, Wujudkan Konsep Aerotropolis di YIA
Indra menjelaskan, RKPD dijadikan dasar sebagai penyusun APBD. Di mana alokasi APBD berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana alokasi khusus.
Dalam APBD Kulon Progo dana transfer cukup dominan. Sehingga apabila dana transfer mengalami penurunan signifikan akan berpengaruh besar pada APBD.
Apabila dana transfer turun, Bappeda menyiapkan mekanisme dimana program prioritas tetap dimungkinkan berjalan. Program prioritas akan diurutkan berdasarkan kebermanfaatannya. Dan akan dijalankan dengan efisiensi anggaran. (gas)
Editor : Heru Pratomo