JOGJA - Masalah ketimpangan sosial atau gini ratio di Kota Jogja menjadi sorotan bagi Sigit Nurcahyo. Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja ini pun mendorong agar program peningkatan kesejahteraan pemerintah bisa menyasar masyarakat hingga gang-gang kecil perkotaan.
Sigit mengatakan, angka gini ratio di Kota Jogja yang masuk kategori menengah merupakan tantangan bagi pemerintah kota (pemkot). Oleh karena itu, harus ada upaya pembenahan agar pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh segelintir kalangan saja.
Untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial, Sigit mendorong program-program peningkatan kesejahteraan bisa menyasar lapisan terbawah masyarakat. Misalnya ada pelatihan bisnis UMKM hingga ke gang-gang kecil wilayah perkotaan untuk menekankan digitalisasi atau literaasi digital inklusif.
Sebab sampai saat ini, lanjutnya, masih banyak masyarakat miskin yang masih belum mendapat perhatian perhatian pemerintah. Terkhusus yang tinggal di kawasan kumuh atau jauh dari pembangunan perkotaan.
“Program pemberdayaan UMKM jangan hanya seremonial atau pelatihan singkat. Harus ada pendampingan dari hulu ke hilir, mulai dari permodalan hingga akses pasar," ujar Sigit Selasa (7/4).
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan, penanganan masalah ketimpangan sosial wajib menjadi prioritas. “Sungguh ironis jika indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Jogja baik namun kesenjangan sosial masih menengah,” lontarnya.
Sigit pun meminta, pemkot terus mengoptimalisasi Gandeng Gendong. Sebab program tersebut cukup efektif untuk mendongkrak perekonomian lewat pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama anggaran pemerintah.
Dia berharap pada tahun-tahun mendatang, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bisa lebih difokuskan pada program jaring pengaman sosial yang produktif. Sehingga dapat tercipta ekosistem usaha mandiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sigit juga meminta agar pemerintah bisa menggandeng berbagai sektor. Baik itu pelaku usaha, kampus, hingga komunitas untuk bekerja sama menurunkan gini ratio. Karena jika hanya pemerintah yang bekerja tentu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin tidak akan optimal.
"Kami tidak ingin Jogja hanya menjadi etalase mewah bagi pendatang atau wisatawan, sementara warga kita sendiri hanya menjadi penonton. Menurunkan gini ratio adalah kerja maraton,” tegas Sigit. (*/inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita