JOGJA - Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menanggapi keluarnya Surat Edaran Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/3744 tahun 2025 tentang Larangan Operasional Kendaraan Bermotor Roda Tiga sebagai Angkutan Penumpang Umum.
Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga transportasi tradisional.
Hasto mengatakan, larangan operasional kendaraan roda tiga yang berlaku di Kota Jogja merupakan arahan langsung dari Gubernur DIY.
Sebab pada tanggal 29 September 2025, pemerintah kota (pemkot) telah menerima surat bernomor B/500.11.25.1/3869/09 tentang arahan kendaraan bermotor roda tiga.
Lalu ditindaklanjuti dengan SE 100.3.4/3744 yang keluar di tanggal 31 Oktober 2025.
“Dengan penuh kebijakannya Bapak Gubernur, maka Maxride itu memang tidak diperbolehkan."
"Sehingga kami menindaklanjuti (dengan surat edaran),” ujar Hasto saat ditemui di sela peresmian KYOS, Jumat (14/11/2025).
Bupati Kulonprogo periode 2011-2019 itu menyatakan, meski sudah ada edaran pihaknya belum berpikir memberikan sanksi kepada pengemudi maupun pengelola Maxride.
Lantaran menurutnya, perlu ada diskusi lebih mendalam dengan pihak terkait.
Namun demikian, Hasto menegaskan, adanya larangan operasional kendaraan roda tiga bermotor sebagai angkutan penumpang.
Sejatinya untuk menata moda transportasi di Kota Jogja.
Sebab, pemkot memiliki misi mengutamakan becak dan andong sebagai moda transportasi bagi wisatawan.
Termasuk kedepannya merubah becak motor (betor) menjadi becak listrik.
Hasto mengaku, pihaknya berkomitmen untuk menjaga ekosistem moda transportasi tradisional di Yogyakarta.
Upaya itu juga sebagai langkah menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan aman.
“Saya kira tujuan kami disamping supaya transportasi tidak crowded, ada tujuan bahwa kami mempertahankan transportasi tradisional,” tegasnya. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin