"Bukan menjadi tanda berakhirnya pembangunan, melainkan cermin perjalanan panjang DIY dalam meneguhkan nilai, kerja keras, dan dedikasi," ujar Asisten Sekprov DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana kemarin Jumat (11/7/2025).
Pemprov juga telah menggelar forum refleksi dua dekade pembangunan sekaligus rapat koordinasi Forum Staf Ahli Kepala Daerah se-DIY Tahun 2025, Kamis (11/7/2025).
Menurutnya, hasil rapat itu menjadi pedoman strategis untuk penyusunan RPJPD tahun yang akan mendatang. Beberapa fase sulit telah dilewati seperti rekonstruksi pasca-gempa 2006, reformasi birokrasi, hingga akselerasi digital dan pembangunan manusia.
Tri Saktiyana menyampaikan beberapa capaian pembangunan di DIY selama dua dekade. Berbagai indikator menunjukkan tren positif.
Mulai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 77,59 pada tahun 2005 menjadi 84,23 pada tahun 2024. Itu menempatkan DIY di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Angka harapan hidup juga naik dari 73 tahun menjadi 77,6 tahun.
"Artinya pembangunan manusia berjalan konsisten serta adanya peningkatan kesejahteraan dan kesadaran kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi memayu hayuning bawana,” paparnya.
Dari aspek pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2024 DIY mencatat kenaikan sebesar 5,13 persen. Angka itu telah melampaui rata-rata nasional yakni sebesar 5,05 persen. Namun ia juga mengingatkan agar tidak abai terhadap ketimpangan antarwilayah.
''Terutama antara kawasan urban seperti Sleman dan Kota Jogja dengan wilayah selatan yakni Gunungkidul dan Kulon Progo," jelasnya.
Data yang dipaparkan selanjutnya yakni tingkat kemiskinan yang menurun signifikan. Pada tahun 2005, angka kemiskinan sebesar 19,15 persen dan turun menjadi 10,04 persen tahun 2024.
Walaupun demikian, DIY masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Pulau Jawa. "Ini menjadi pengingat bahwa keadilan spasial dan kesetaraan antarwilayah harus menjadi fokus utama dalam RPJPD 2025–2045,” tegasnya.
Menurutnya, DIY juga telah bertransformasi dari wilayah dengan struktur ekonomi agraris menjadi kawasan berbasis jasa, pendidikan, dan ekonomi kreatif.
Namun, tantantangan ekologis, ketimpangann sosial dan perubahan iklim masih menjadi isu strategis jangka panjang.
"Arah baru RPJPD 2025–2045 akan bertumpu pada tiga fondasi utama: transformasi digital dan hijau dengan birokrasi inovatif, pemerataan pembangunan wilayah melalui penguatan daya saing ekonomi selatan, serta ketangguhan budaya dan sosial agar keistimewaan DIY tetap menjadi energi moral dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat," jelasnya. (oso/laz)
Editor : Herpri Kartun