JOGJA - Larangan study tour pada berbagai daerah di Indonesia disikapi santai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Dinas Pariwisata tetap optimistis kunjungan wisatawan tetap tinggi meski sudah ada larangan tersebut.
Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja Muhammad Zandaru mengatakan, adanya larangan kegiatan study tour dapat dipastikan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Sebab wisatawan yang berasal dari kategori pelajar menyumbang cukup besar kunjungan ke Kota Jogja.
Kendati begitu, dia tetap optimistis kunjungan wisatawan tetap tinggi meski sudah ada kebijakan tersebut. Sebab Kota Jogja memiliki ciri khas tersendiri. Sekaligus selama ini sudah cukup terkenal sebagai destinasi wisata nasional maupun internasional.
“Pasti akan berpengaruh pada capaian target karena memang salah satu yang menyumbangkan cukup besar adalah study tour. Hanya kami tetap optimis,” ujar Zandaru, Kamis (3/4/2025).
Perihal target, dia menyampaikan, bahwa untuk tahun 2025 ini kunjungan ke Kota Jogja diharapkan dapat menyentuh angka 5,5 juta wisatawan. Angka itu naik 500 wisatawan dibandingkan target tahun lalu.
Zandaru pun yakin, target kunjungan wisatawan pada tahun ini bisa tercapai. Apalagi jika melihat capaian di tahun 2024 yang jumlah kunjungannya mampu menyentuh 10 juta wisatawan atau dua kali lipat dari target yang sudah ditentukan.
Menurutnya, kawasan Tugu Malioboro dan Kraton (Gumaton) sampai saat ini masih menjadi kawasan destinasi wisata favorit wisatawan. Sehingga upaya memecah keramaian wisatawan di kawasan tersebut pun terus dilakukan.
Zandaru menyatakan, pihaknya sudah merencanakan pengembangan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata. Misalnya seperti kawasan Kotagede, Pakualaman, serta Kotabaru.
“Karena kalau Gumaton saja pasti juga kapasitasnya terbatas, sehingga destinasi wisata favorit sudah mulai kami kembangkan,” katanya.
Upaya memecah keramaian wisatawan di kawasan Gumaton pun didukung oleh legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Ipung Purwandari mendorong agar ada pemerataan wisatawan. Sehingga tidak melulu di wilayah tengah kota.
Ipung menyampaikan, pemerataan wisatawan perlu dilakukan agar pelaku usaha lain bisa mendapatkan dampak dari banyaknya kunjungan wisatawan. Misalnya seperti pelaku wisata di sisi selatan dan utara Kota Jogja.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, upaya pemerataan wisatawan bisa dilakukan dengan menggandeng penyedia jasa wisata seperti bus, travel agent, hingga tour guide. Mereka dapat didorong untuk membuat paket-paket wisata tambahan agar destinasi wisata lain bisa turut dikenal.
“Mungkin ada kewajiban agar bus-bus pariwisata itu bisa mengunjungi destinasi wisata di sisi utara dan selatan," tandas Ipung. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin