JOGJA - Permasalahan rencana relokasi Teras Malioboro (TM) 2 masih menjadi polemik.
Baik dari pedagang maupun pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.
Mulai dari munculnya kubu Pro Relokasi (pemerintah) hingga konflik internal dari paguyuban pedagang yang masih membayangi.
Adanya dua aksi dari dua kelompok yang berbeda, yakni kubu Pro Pemerintah (relokasi) dengan kubu Kontra Relokasi bersamaan mendatangi Kantor Gubernur DIY, Rabu (11/9/2024).
Kedua kubu merupakan pedagang di TM 2 yang sama-sama menyebut dari Paguyuban Tri Dharma.
Bedanya, kubu Kontra beranggotakan Tri Dharma dengan pengurus baru (New Tri Dharma).
Sedangkan Kubu Pro berisikan mantan Anggota Paguyuban Tri Dharma yang lama.
Di bawah terik matahari siang itu, massa Kontra memblokade Jalan Malioboro saat melakukan aksinya di depan Kantor Kepatihan Yogyakarta di pintu sisi barat yang dikunci rapat.
Sedangkan massa Pro Relokasi melakukan aksinya di dalam kompleks Kepatihan masuk melalui pintu selatan dan menempati Pendapa Wiyatapraja.
Munculnya kubu pro pemerintah (relokasi) tersebut dibenarkan oleh Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja, Ekwanto sebagai salah satu instansi yang berkaitan dengan rencana relokasi TM 2.
Ia mengatakan kubu Pro Pemerintah sudah lama ada, namun mereka memilih diam.
Dalam aksi itu, Ekwanto mengaku juga dikabari oleh pedagang pro pemerintah bahwa mereka juga akan melakukan aksi.
"Pak kami juga ikut keluar (aksi) lho ini (ujar pedagang Pro Relokasi). Ya sudah monggo, asalkan jangan anarkis," ujar Ekwanto saat dikonfirmasi, Rabu (18/9/2024).
Paguyuban Tri Dharma yang saat ini kontra dengan relokasi menyebut aksi massa pro relokasi merupakan pemilik lapak siluman (sebutan lapak yang ilegal).
Ekwanto sebagai pengurus menepis dengan mengatakan tidak adanya lapak siluman di dalam massa pro relokasi.
"Kelompok mereka (kontra relokasi) meminta kelompok siluman (versi mereka) disuruh untuk keluar, dan mereka akan mengganti (lapak) orang-orang dari sana," tuturnya.
Menurutnya, pengganti lapak usulan massa kontra relokasi ini dinilai berpotensi lebih 'siluman'.
Hal itu karena Ekwanto memegang data pemilik lapak.
Massa pro pemerintah, dulunya merupakan anggota Tri Dharma yang saat ini sudah keluar.
Hal itu karena mereka merasa kepengurusan New Tri Dharma atau saat ini yang kontra dengan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
"Mereka keluar dari Tri Dharma dan akhirnya mendirikan koperasi sendiri," tegasnya
Ekwanto menyebut beberapa pedagang netral yang tidak mengikuti paguyuban juga bergabung.
Namun mereka pro dengan pemerintah. "Pro pemerintah itu siap untuk relokasi," tandasnya.
Ia menyebut terdapat tiga komitmen yang ditandatangani oleh pedagang pro pemerintah.
Komitmen tersebut pertama bersinergi dengan pemerintah, mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkomitmen dengan pemerintah.
"Jumlahnya sekarang baru sekitar 500 pedagang, terus berproses," ujarnya.
Ketua Paguyuban Tri Dharma (New Tri Dharma) Supriyati menyebut massa pro relokasi berisikan oknum dari kepengurusan lama yang mendapatkan lapak-lapak bonus.
Jadi, dari hasil rekomendasi pansus DPRD Kota dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogja bahwa sudah memvalidasi pedagang dan di situ ditemukan bahwa ada 16 lapak siluman.
"Lapak siluman itu kan lapak yang didapat dengan cara tidak benar."
"Dengan kata lain, bonus-bonus untuk oknum-oknum," ujar Supriyati.
Supriyati menyebut beberapa massa Pro Relokasi dulu tidak memiliki lapak.
Namun, ada oknum yang membagi lapak menjadi beberapa lapak.
"Jadi dulu tidak memiliki lapak, jadi dapat lapak, ada yang memiliki satu lapak jadi empat lapak seperti itu," kata Upik, sapaan akrabnya.
Upik juga membenarkan bahwa mereka (Massa Pro Relokasi) adalah anggota Tri Dharma yang telah keluar saat diadakan rapat luar biasa pergantian kepengurusan, dulu.
Ia juga telah memprediksi adanya massa tandingan yang pro dengan pemerintah saat aksi itu diadakan.
"Jadi ya sudah, karena memang triknya memang seperti itu mengadu domba sesama itu sudah biasa."
"Jadi kalau kami sih wajar saja monggo, namanya aspirasi silakan, kami saling menghormati saling menghargai itu selagi itu tidak secara personal seperti itu," jawabnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin