RADAR JOGJA - Kawasan Malioboro sisi utara tadi malam (14/7) sempat memanas. Terjadi gesekan dan aksi dorong antara pedagang Teras Malioboro (TM) 2 dengan petugas keamanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (PKCB) Kota Jogja yang menutup gerbang pagar sisi barat Sabtu (13/7) petang.
Menurut pantauan Radar Jogja, sekitar pukul 20.00 para pedagang kompak berkumpul di halaman TM 2. Mereka mendesak petugas keamanan yakni Jogoboro, Satpol PP dan personel kepolisian yang sudah berjaga di luar pagar Teras Malioboro 2 untuk membuka gembok pagar sisi barat.
Penutupan paksa oleh Pemkot Jogja itu dilakukan untuk mencegah para pedagang yang belakangan ingin kembali berjualan di selasar atau pedestrian Jalan Malioboro. Akibat penutupan gerbang pagar, pengunjung dan pedagang tidak bisa keluar masuk. Hanya bisa lewat gerbang timur atau Jalan Mataram.
Mereka pun terlibat dalam aksi saling dorong. Dalam aksi ini, para pedagang pun kompak meneriakkan beberapa seruan. "PKL bersatu, kembali ke selasar," dan "Biarkan kami keluar," teriak para PKL
Pada akhirnya para pedagang berhasil membuka gerbang secara paksa yang dijaga petugas keamanan. Namun sempat terjadi insiden karena ada petugas keamanan yang merasa dipukul dua kali oleh seorang pedagang. Ini menyebabkan kericuhan di halaman TM 2. Para petugas keamanan pun berusaha mencari salah seorang yang diduga memukul itu.
Salah seorang pedagang Sugi mengatakan, Teras Malioboro bukan suatu ruang yang ideal untuk mencari nafkah. Baginya, saat ini di TM 2 sudah terdapat 800 PKL yang berjualan hingga area dagangnya menjadi semakin sempit.
"Kalau jualan di dalam Teras Malioboro tak ada yang beli. Wisatawan tidak ada yang masuk ke sini, meskipun banyak yang lewat Malioboro," ungkapnya.
Menurut perempuan 61 tahun ini, para pedagang terus memaksa agar bisa berdagang di luar. Sebab, saat dagangannya itu coba ditawarkan pedagang di selasar, sangat laris. Karena mudah terjangkau wisatawan yang lewat.
Sementara, Kepala UPT PKCB Kota Jogja Ekwanto yang ikut menemui para pedagang menjelaskan, penutupan pagar TM 2 sisi barat dilakukan untuk mencegah adanya pedagang yang kembali ingin berjualan di selasar pedestrian.
Sesuai fungsi yang telah diatur, pedestrian Malioboro tidak boleh dipergunakan lagi untuk berjualan. Hal itu sudah dilarang sejak awal 2022 silam. "Kami menjalankan tugas pokok fungsi kami. Dan kami akan menegakkan peraturan itu," tandasnya.
Sementara itu, Kapolresta Jogja Kombes Pol Aditya Surya Dharma yang terjun langsung ke lokasi menegaskan, siapa yang merasa terkena pukul dalam insiden di TM 2, diperbolehkan melaporkan kejadian itu ke polisi. "Silakan lapor, kami akan usut," tegasnya.
Bentuk Protes Politis,
Bukan Ekonomis
Para pedagang kaki lima yang melapak di Teras Malioboro (TM) 2 mengaku siap kembali berjualan di kawasan trotoar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada dinas terkait perihal rencana relokasi para pedagang.
Ketua Umum Paguyuban Tri Dharma TM 2 Arif Usman mengatakan, para pedagang telah melakukan protes dengan cara berjualan di trotoar kawasan TM 2 hingga DPRD DIJ sejak Jumat (12/7) malam. Hal itu masih akan berlangsung sampai mediasi serta diskusi dilakukan dinas.
"Kami sudah mulai dari Jumat. Kemarin hampir 400 pedagang yang ikut turun dari total 1.041 lapak di TM 2," kata Arif kemarin (13/7).
Para pedagang di TM 2 sendiri akan dipindah atau direlokasi ke dua tempat. Lokasi pertama di Ketandan, lebih tepatnya di belakang Toko Ramayana, sementara lokasi kedua ada di belakang Teras Malioboro (TM) 1.
Dua lokasi baru untuk para pedagang TM 2 itu kini sedang dibangun dan ditargetkan rampung akhir tahun. Lokasi TM 2 saat ini yang berada di utara gedung DPRD DIJ nantinya akan dialihfungsikan menjadi Jogja Planning Galery (JPG).
Secara umum Arif menekankan apa yang dilakukan para pedagang dengan berjualan di trotoar itu adalah protes secara politis, bukan ekonomis. "Kami protes secara politis, menunjukkan keberadaan kami agar didengar pejabat dan dinas terkait," esannya.
Ia berujar, protes itu dilakukan sebagai respons sekaligus tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya dilakukan antara pedagang dengan para pemangku kebijakan. Dalam pertemuan itu, dialog yang dilakukan tidak berlangsung dua arah.
Salah satu hal yang paling disoroti adalah tidak dilibatkannya para pedagang dalam rencana relokasi tersebut. "Relokasi tahap kedua ini kami tidak dilibatkan sama sekali dalam prosesnya," sesalnya.
Ditandaskan, protes yang mereka akan berlanjut sampai dinas terkait mengajak para pedagang berdialog secara dua arah. Selain karena tidak dilibatkan dalam rencana relokasi, aspek lain yang juga dipermasalahkan adalah rencana lokasi baru bagi para pedagang.
Ia menilai, pemilihan dua lokasi baru itu tidak cukup ideal. Beberapa hal yang dipermasalahkan, mulai dari lokasi yang kurang strategis dan tidak terlalu terlihat dari jangkauan wisatawan, hingga rencana penempatan posisi lapak para pedagang.
Arif mencontohkan, jika menilik pasar modern yang banyak ada saat ini, lapak kuliner umumnya ada di rooftop. Namun rencananya para pedagang dengan lapak kuliner itu nantinya berada di lantai bawah dan bertingkat.
"Harusnya di rooftop, agar sirkulasi pengunjung juga banyak. Kalau di bawah dan bertingkat seperti rencana relokasi ini, mohon maaf kami keberatan. Lokasinya juga tersembunyi. Kami merasa ini bukannya dibina, tapi justru dibinasakan secara perlahan," paparnya. (ayu/iza/laz)
Editor : Satria Pradika