RADAR JOGJA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berkomitmen melakukan percepatan penurunan stunting sebesar 14 persen di 2024. Merujuk pada hasil survei Status Gizi Balita pada 2022, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6 persen.
Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, masih tingginya angka stunting tersebut mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting.
Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satu indikator yang ditetapkan adalah penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen di 2024.
Salah satu upayanya melalui pertemuan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting yang sedang digelar di DIJ sejak Selasa (5/3) lalu hingga hari ini.
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, kepala BKKBN ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Tim Pecepatan Penurunan Stunting.
Maka Bidang Pengendalian Penduduk juga memiliki peran strategis dalam pencapaian sasaran strategis dan sasaran program percepatan penurunan stunting yaitu berkontribusi mendukung capaian indikator penurunan angka stunting.
"Jika dilihat dari hasil evaluasi capaian program Bangga Kencana dan PPS di antaranya masih tingginya angka unmet need," ujarnya.
Evaluasi lain juga perlu meningkatkan penyuluhan dan pendampingan oleh tenaga penyuluh dan kader, meningkatkan layanan intervensi spesifik dengan fokus 1.000 HPK serta memperkuat mekanisme koordinasi TPPS Provinsi dan TPPS Kabupaten/Kota serta berbagai aspek.
Kepala BKKBN Hasto mengatakan, pentingnya Rakortek ini karena mengingat akan diselenggarakan Pilkada yang mana secara kepengurusan, rata-rata akan berganti.
Sehingga perlu membahas hal-hal teknis yang bisa dilaksanakan di lapangan terkait capaian sasaran kinerja program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tersebut.
”Karena semua komitmennya pejabat mulai dari presiden, menteri, kepala-kepala daerah stunting menjadi indikator kinerja," katanya.
Hasto menyebut setidaknya merupakan tugas ADPIN bisa menghasilkan langkah strategis. Tujuannya agar program Bangga Kencana bisa menjadi prioritas di masing-masing kabupaten atau kota.
"Rakortek ini saya ingin ada hal-hal yang sifatnya teknis spesifik diskriptif yang kemudian diputuskan dan akan dilaksanakan, salah satunya meghidupkan data," jelasnya.
Dia juga mendorong agar ADPIN memainkan peran sentralnya dalam merubah perilaku masyarakat. Caranya dengan memperkuat fondasi utama, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program Bangga Kencana. "Saya berharap di 2024 ini banyak terobosan terobosan baru dari ADPIN,”tambahnya. (wia/din)