JOGJA - Tuntutan hak angket meluas ke daerah. Massa yang tergabung dalam Paguyuban Penegak Demokrasi Masyarakat Jogja Istimewa (PPD-MJI) Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan beberapa ormas menggelar aksi penandatanganan Petisi Rakyat Dukung Hak Angket di Titik Nol Jogja, kemarin (1/3). Tuntutannya mendorong DPR untuk mengajukan hak angket.
"Aksi akan terus berlanjut sampai kapan pun jika demokrasi di Indonesia diacak-acak pemerintah. Kami akan melakukan unjuk rasa tanpa henti hingga ada konsensus dengan DPR, bahwa Pemilu 2024 banyak kecurangan, provokatif dan intimadasi terdapat masyarakat," ujar Koordinator Aksi Bhayu Malam kemarin (1/3).
Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah melakukan banyak pelanggaran saat Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan cawe-cawe Jokowi dalam kampanye kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
"Buktinya sudah banyak hingga akhirnya andalan presiden selalu kepada bantuan sosial (bansos). Masyarakat yang membutuhkan beras dan makanan disuplai untuk mencoblos capres tertentu," tuturnya.
Kebijakan itu dinilai berdampak kepada harga sembako yang saat ini sedang melambung tinggi. Kini masyarakat sendiri malah yang terkena dampaknya. "Masyarakat yang notabe 60 persen merupakan kategori miskin. Inilah yang menjadi sasaran mereka," jelasnya.
Gelombang turun gunung kalangan akademisi beberapa waktu lalu, juga sudah menyuarakan pelanggaran-pelanggaran itu. Namun ia menyebut gelombang suara di antaranya darang dari para guru besar itu tidak ada yang digubris.
"Kami bersiap menjadi oposisi. Jika hak angket terjadi di situ, semua kecurangan-kecurangan itu akan dibongkar. Kami bukan relawan dari partai manapun, kami hanya masyarakat yang merasa tertipu dari berbagai macam profesi," tambahnya.
Sementara itu, salah seorang perwakilan dari GPKR menambahkan bahwa sistem demokrasi telah diacak-acak oleh Presiden Jokowi. Ia menilai hal itu dikarenakan presiden ikut cawe-cawe dalam pilpres tahun ini. (oso/laz)
Editor : Satria Pradika