JOGJA - Seruan aksi dan pernyataan sikap terhadap indikasi pelaksanaan demokrasi yang tidak sesuai terus disuarakan berbagai universitas, termasuk di DIY.
Salah satu yang baru saja melakukan aksi serupa adalah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dalam pernyataan bertajuk Seruan Moral Menyelamatkan Demokrasi Indonesia.
Perwakilan tim inisiator UAD Rahmat Muhajir menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kegelisahan praktik politik hari ini yang memang seharusnya direspons oleh seluruh akademisi agar perjalanan demokrasi bisa kembali berjalan sesuai koridor dan amanah konstitusi serta perundang-undangan.
"Kami nonpartisan dan tidak mewakili partai politik manapun, kami menjalankan tugas sebagai pendidik menjaga nilai moral bangsa," katanya, Senin (5/2).
Pada kesempatan tersebut, segenap civitas akademika UAD mulai dari guru besar, tenaga pendidik, hingga mahasiswa semuanya terlibat dalam menyuarakan aspirasi.
"Ini adalah salah satu momentum kebangkitan kampus di manapun, termasuk kebangkitan UAD dalam menyampaikan aspirasi," serunya.
Sementara itu, dosen Ilmu Hukum UAD Immawan Wahyudi mengungkapkan, hari-hari ini terjadi banyak pengingkaran akhlak, etika, dan sikap kenegarawanan yang sangat berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang susah payah diperjuangkan sejak era reformasi.
Disebutnya, kondisi tersebut menggugah para akademisi untuk ikut turun tangan.
Dikatakannya, para akademisi tidak rela jika usaha berpuluh-puluh tahun institusi pendidikan dalam menjaga marwah dan peradaban bangsa, terdegradasi oleh sikap dan ambisi segelintir elite politik yang tidak elok dipertontonkan kepada rakyat Indonesia.
"Kami tegaskan bahwa pernyataan ini murni seruan moral dari civitas UAD, demi menjaga demokrasi sesuai nilai pancasila dan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," paparnya.
Immawan turut memaparkan, bahwa setidaknya ada enam poin yang ditekankan oleh civitas akademika UAD dalam seruan moral terhadap demokrasi tersebut.
Poin pertama, yakni meminta seluruh penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjaga etika pemerintahan, etika jabatan dan etika pejabat.
Kedua, meminta presiden dan seluruh penyelenggara negara agar menjaga dan menegakkan netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara, serta tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu 2024.
Seruan ketiga, meminta pimpinan dan seluruh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat dengan berpegang teguh pada Sapta Marga TNI, dan Tribrata serta Catur Prasetya Polri.
Selanjutnya, poin keempat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta seluruh elemen pengawas pemilu agar bersikap adil dan tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan Pemilu.
"Bawaslu harus bekerja lebih keras, lebih independen dan berani menjaga kualitas Pemilu yang sejalan dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Pemilu," pesannya.
Lalu, poin kelima adalah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan tertib, jujur, adil dan bermartabat.
"Terakhir kami minta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai wakil rakyat hendaknya menyesuaikan diri dan bersikap sejalan dengan hati nurani masyarakat Indonesia terkini," tandasnya. (iza)
Editor : Amin Surachmad