JOGJA - Pemda DIY terus menggencarkan pemanfaatan sistem nontunai dalam berbagai
transaksi yang dilakukan baik oleh masyarakat hingga berbagai dinas dan instansi pemerintah.
Salah satu langkah nyata yang juga diambil Pemda DIJ adalah dengan membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) untuk meningkatkan awareness dan penggunaan sistem nontunai dalam transaksi.
Baca Juga: Bank Indonesia (BI) Bersama Pemerintah dan E-commerce Gempur Peredaran Uang Palsu di Medsos
Kepala Bank Indonesia DIY Ibrahim mengatakan, perkembangan ekonomi DIY salah satunya yang cukup besar juga didorong melalui sektor perkembangan digitalisasi keuangan. Digitalisasi atau elektronifikasi keuangan akan terus digencarkan. "BI bersama lembaga terkait akan terus tingkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)," katanya, Selasa (12/12/2023).
Ibrahim mengapresiasi dinas dan instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem transaksi nontunai dalam berbagai pembayaran yang dilakukan seperti pajak dan retribusi. Hal tersebut perlu terus digencarkan juga dibiasakan oleh seluruh elemen masyarakat. "Banyak benefit juga, transaksi lebih efisien, transparan dan real time," sambungnya.
Baca Juga: Bank Indonesia (BI) Bersama Pemerintah dan E-commerce Gempur Peredaran Uang Palsu di Medsos
Menurutnya, salah satu alasan yang mendasari masifnya penggunaan sistem nontunai atau QRIS saat ini adalah karena terjadinya pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu."Pandemi bisa dibilang blessing in disguise untuk memantik pengguna QRIS tumbuh signifikan," jelasnya.
Ibrahim juga meyakini QRIS adalah sebuah game changer pembayaran digital yang memang dibutuhkan untuk industri secara keseluruhan. "QRIS jadi entry point ekosistem masyarakat hingga UMKM untuk mendukung inklusi keuangan," paparnya.
Gubernur DIJ Hamengkubuwono X menyampaikan, sistem digitalisasi keuangan perlu terus dilakukan untuk menjaga dan mengawal inovasi transaksi keuangan Pemda DIY yang dapat berimplikasi positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Selain itu juga sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan," bebernya.
HB berpesan, bahwa kemajuan digitalisasi finansial juga harus diperkuat dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan transaksi nontunai semakin optimal.
Lalu, untuk mencapai tujuan tersebut diakuinya juga harus memastikan transaksi yang ditawarkan memiliki beberapa indikator penting seperti kecepatan, ketepatan, keamanan hingga keterjangkauan."Nilai-nilai itu harus dipastikan ada dalam sistem keuangan digital," tandasnya (iza/din).
Editor : Din Miftahudin