JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menjajaki kerjasama dengan 26 perguruan tinggi di DIY untuk melakukan pengawasan Pemilu 2024. Tujuannya kerjasama ini untuk mengajak partisipasi mahasiswa agar dapat menjaga keberhasilan pemilu ke depan.
Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan, julukan Jogja sebagai kota pendidikan tidak bisa lepas dengan hadirnya perguruan tinggi DIY. Tentu, keberhasilan pemilu 2024 mendatang ditentukan juga dengan keberhasilan kampus atas partisipisinya.
"Pemilu kita ini butuh partisipasi (perguruan tinggi), tanpa partisipasi omong kosong terkait dengan soal pemilu berhasil," katanya disela acara Focus Group Discussion Penjajakan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Hotel Santika Selasa (26/9).
Najib menjelaskan, dilihat dari proporsinya jumlah mahasiswa DIY ini sebanyak 400 ribu. Jumlah ini terbilabng signifikan dan memiliki pengaruh besar untuk menginfluence masyarakat. Ini juga menjadi satu indikator atas keberhasilan pemilu ke depan. Dan ini dianggap harus memiliki peran dalam kesuksesan pemilu.
"Kami sendiri sangat terbatas jumlah personelnya kapasitasnya untuk melakukan pengawasan," ujarnya.
Adapun, salah satu titik lemah Bawaslu selaku pengawas pemilu adalah untuk mengawasi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi sara yang ada di media sosial. Diharapkan, hadirnya perguruan tinggi yaitu mahasiswa memiliki peran besar untuk menangkis isu tersebut.
"Sekarang ini banyak cara (upaya) yang ditemui dengan menggunakan media digital dan itu sangat terkait dengan soal perilaku sehari-hari dari para mahasiswa maupun dosen yang (punya keahlian) biasa menggunakan media itu," jelasnya.
Selain itu soal Kuliah Kerja Nyata (KKN), dalam kerjasama ini diminta untuk orientasi KKN kegiatannya lebih fokus mengarah pada pendampingan dan penguatan masyarakat.
Terkait isu sekarang ini yaitu menjelang Pemilu 2024. Bukan lagi soal program kebutuhan fisik yang sejatinya ini sudah dianggarkan dalam alokasi dana desa.
Sebab, Najib menyebut hampir tidak ada saat ini pihak secara terstruktur peduli terkait edukasi masyarakat desa untuk pemilu.
"Sementara negara tidak mempunyai support yang cukup bagi bawaslu termasuk juga pengawas di tingkat kecamatan maupun desa untuk ada program yang isinya soal literasi kepada masyarakat soal pemilu. Sehingga kita menggantungkan kepada perguruan tinggi ini," terangnya.
Bawaslu memiliki data indeks kerawanan pemilu (IKP), yang unit analisisnya level kabupaten kota. Bicara kerawanan, sejatinya bisa ditarik hingga level desa kalurahan yang potensi ini dipastikan berbeda di tiap wilayah. Sehingga diharapkan dengan sinergitas antar peguruan tinggi ini bisa muncul strategi pengawasan yang bervariasi di tiap wilayah.
"Dosennya penting untuk melakukan riset, diriset terkait dengan bagaimana perilaku pemilihnya, terkait soal pola-pola pelanggaran di lapangan seperti apa. Agar kita ke depan bisa melakukan mitigasi," tambahnya.
Sementara Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Ahmad Dahlan Rusydi Umar menyambut baik kerjasama dengan Bawaslu DIY untuk membantu mengawasi kesuksesan pemilu. Sebanyak 27 ribu mahasiswa UAD akan dimaksimalkan untuk mengawal jalannya pesta demokrasi. Sehingga pemilu berjalan lancar.
"Nanti dipetakan kampus mana mengerjakan apa, dengan peta itu kita siap tugas UAD ada dibagian mana atau mungkin ada diskusi porsinya seberapa banyak. Karena jangan sampai ada kampus yang tidak mengerjakan apa-apa dan ada kampus yang mengerjakan banyak," katanya.
Pun pihaknya berupaya untuk menjalankan tugas senetral mungkin, dan dipastikan tidak ada tunggangan tertentu yang bertolak belakang dengan objektivitas kampus. (wia)
Editor : Amin Surachmad