Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menuturkan tahapan penilaian cukup komplek. Tak hanya terfokus pada sumbu filosofi tapi juga wilayah sekitarnya. Tepatnya kawasan penyangga yang berstatus heritage.
"Yang tahun lalu, Oktober kemarin sudah kita jawab. Dia (UNESCO) ngecek ke sini, persyaratan-persyaratan yang ditanyakan dari program yang kita tawarkan kepada UNESCO sudah kita jawab. Ada pertanyaan lagi itu kekurangannya itu sudah kita aplikasikan nggak di sini," jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (25/8).
Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ini memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Hanya saja tetap ada peninjauan dan penilaian langsung dari UNESCO. Proses inilah yang berlangsung sejak Selasa (23/8) hingga sepekan kedepan.
Tim penilai, lanjutnya, terdiri dari 22 negara anggota UNESCO. Proses penilaian berlangsung dalam sidang bidang Filosofis. Acuannya adalah pemenuhan persyaratan yang diajukan sebelumnya.
"Kalau sudah kita aplikasikan sesuai harapannya, serius tidak dan sebagainya. Nah nanti itu dibikin evaluasi baru naikan (tahapan) ke sidang. Para anggota UNESCO bidang filosofis itu. Itu dihadapkan 22 negara anggota kan gitu," katanya.
Itulah mengapa kawasan penyangga turut menentukan penilaian. Guna memastikan nilai filosofis di kawasan Panggung Krapyak hingga Tugu Pal Putih memang ada. Tak hanya dalam pembangunan fisik tapi juga tatanan masyarakat.
HB X meminta pembangunan di kawasan sumbu filosofi juga lebih tertata. Dia juga berpesan agar instansi di tingkat provinsi, Pemkot Jogja dan Pemkab Bantul lebih ketat. Sehingga tak ada pelanggaran ataupun lolosnya perizinan pembangunan yang bertentangan dengan sumbu filosofi.
"Penepatan itu nanti kalau ada pembangunan dan sebagainya sesuai keputusan UNESCO tidak sembarang asal ngizinke. Jangan seenaknya sendiri mengizinkan biar weewenangnya di provinsi atau wewenang di kabupaten. Tapi ada asosiasi publik yang mewakili wilayah itu," ujarnya.
Adanya ketidaksesuaian pembagian dapat menjadi ancaman bagi status warisan dunia. UNESCO, lanjutnya, bisa mencabut status yang diberikan. Terlebih jika pembangunan dan penataan kawasan sumbu filosofi tidak sesuai dengan persyaratan.
"Kalau enggak gitu dicabut. Iya yang melaksanakan rekomendasinya dicabut sama UNESCO," katanya.
Kepala Kundha Kabudayan Dian Lakshmi Pratiwi menuturkan persiapan sudah 99 persen. Selama tiga bulan terakhir koordinasi berjalan intens ditingkat pemerintahan. Tepatnya antara jajaran Pemprov DIJ, Pemkot Jogja dan Pemkab Bantul.
Ketiga pemerintah ini adalah bagian dari area filosofi. Mulai dari Panggung Krapyak di Sewon Bantul hingga Tugu Pal Putih di Kota Jogja. Penataan turut melibatkan rukun tetangga di tingkat Kabupaten dan Kota.
"Sosialiasi di 870 RT di area nominasi agar bisa maksimalkan. Butuh waktu, komitmen, jelas butuh pemahaman penyamaan persepsi dari level pemerintah masyarakat maupun swasta," ujarnya.
Untuk penilaian, Dian menuturkan ada sejumlah acuan. Mulai dari integritas, otentik, general value hingga dokumen. Adapula ekosistem penunjang di wilayah sekitar kawasan sumbu filosofi.
"Kita siapkan pengelolaan bagaimana dalam lingkungan, pariwisata berkelanjutan, kebencanaan dan juga fenomena masyarakat, demografi dan kehidupan. Itu paling yang akan ditanyakan," (Dwi) Editor : Editor News