Wakil Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 DIJ Biwara Yuswantana memastikan ketersediaan PCR terpenuhi. Di satu sisi dia mengakui uji swab Covid-19 belum bisa optimal. Salah satu penyebabnya adalah rusaknya laboratorium penguji swab milik Jawa Tengah.
"Dari sisi SDM (sumber daya manusia) tidak masalah. Memang kemarin sempat Jogjakarta sempat backup Jateng, karena beberapa laboratorium (penguji swab) di sana rusak. Sehingga Jogjakarta harus backup," jelasnya, ditemui di Bangsal Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (15/5).
DIJ per hari ini resmi memiliki empat laboratorium penguji swab. Terbaru adalah Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates. Pemerintah pusat telah menyetujui permintaan Pemprov DIJ tentang pemanfaatan laboratorium tersebut.
Laboratorium ini awalnya memiliki peran sebagai pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan. Selain itu juga pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan. Hingga akhirnya dialihkan agar kinerja uji swab Covid-19 lebih maksimal.
"Sebelumnya hanya BBTKLPP, lalu menyusul kemudian RSA UGM dan Laboratorium Mikrobiologi UGM. Nah kalau PCR itu bisa digunakan kalau laboratorium sudah siap," katanya.
Terkait pemanfaatan PCR tetap menyesuaikan kapasitas laboratorium yang ada. Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 DIJ terus melakukan pembaharuan data. Terutama untuk ketersediaan dan pemanfaatan PCR di masing-masing laboratoium.
Kepala Pelaksana BPBD DIJ ini menuturkan setiap laboratorium memiliki kapasitas 100 uji sampel perharinya. Sehingga total untuk tiga laboratorium awal mencapai 300 uji sampel swab setiap harinya. Jumlah ini akan bertambah pasca operasional BBVet Wates.
"Kami hitung-hitungan untuk ketersediaan PCR dan kapasitas laboratorium yang ada. Untuk memenuhi target pemerintah pusat. Memang beberapa waktu lalu ada kekurangan Viral Transport Medium (VTM), sehingga kapasitas belum bisa maksimal," ujarnya.
Selain PCR, Pemprov DIJ juga tengah mengusulkan penambahan rapid diagnose test (RDT) kita kepada pemerintah pusat. Diawali dengan pengiriman surat pengajuan tiga hari lalu. Tepatnya sebanyak 54 ribu RDT kit.
Selain itu Pemprov DIJ juga merencanakan pembelian mandiri. Masuk dalam rencana belanja tak terduga (BTT) di bidang kesehatan. Tak hanya itu, Biwara juga mempersilahkan Pemerintah Kabupaten Kota memesan RDT kit secara mandiri.
"Kalau ada anggaran Monggo silahkan Pemkab dan Pemkot juga boleh. Kalau akurasi (RDT kit) ada tim ahli untuk mengetes akurasi dan kualitas. Kami belanja bukan berdasarkan merk karena pengadaan memang tidak boleh nyebut merk. Tapi pada spesifikasi standar yang digunakan," katanya.(Dwi) Editor : Editor News