RADAR JOGJA - Defisit anggaran sebesar Rp 90 miliar membuat Pemprov DIJ menyiapkan sejumlah skenario. Saat awal mengajukan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA/PPAS) Perubahan APBD TA 2023 pada permulaan Agustus lalu, muncul usulan dari pemprov memotong anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Awalnya memang ada proposal atau lebih tepatnya usulan mengurangi TPP,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DIJ Huda Tri Yudiana Kamis (24/8/23).
Huda menjelaskan, TPP masuk dalam belanja pegawai pemprov yang totalnya berjumlah 12 ribu orang. Sedangkan belanja pegawai TA 2023 mencapai Rp 80 miliar. Sebagian dari alokasi anggaran itu yang hendak dipotong.
“Kami tidak setuju dengan skenario pemotongan TPP,” katanya. Seorang sumber yang mengetahui rencana pemotongan TPP menceritakan perdebatan informal yang terjadi saat usulan itu muncul. Salah satu anggota badan anggaran sempat menyindir bagi anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mungkin tidak ada masalah TPP-nya dipangkas hingga separo. Misalnya rata-rata sebulan mendapatkan Rp 10 juta. Berkurang masih menerima Rp 5 juta.
“Bagimana kalau yang staf. Terima Rp 1,2 juta sudah dipakai kredit motor. Tinggal terima separonya Rp 600 ribu, apa tidak kelabakan,” cerita sumber yang mengetahui diskusi rencana pemotongan TPP itu.
“Ke depan ketika lelang dibuka kembali, kami harapkan gedung BKD bisa dibangun oleh rekanan yang punya reputasi. Baik menyangkut kualitas maupun jejak rekamnya,” ingatnya.
Huda mengatakan dengan adanya rasionalisasi anggaran pengadaan tanah RS Respira dan gedung BKD ditambah efisiensi anggaran lainnya, defisit bisa diatasi. Tak ada lagi pemikiran memotong TPP yang sempat membikin gelisah para pegawai pemprov.
Di sisi lain, gagal lelang pembangunan gedung BKD DIJ secara resmi diumumkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemprov DIJ pada Minggu 13 Agustus 2023. Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal alasan lelang dinyatakan gagal.
Dari penelusuran Radar Jogja, gagal lelang itu diduga kuat karena bocornya salah satu dokumen pengadaan. Ada dokumen yang mestinya masuk kategori rahasia, namun ikut terpublikasikan. “Dokumen itu mestinya yang tahu hanya pejabat pembuat komitmen dari instansi setempat. Namun bisa lolos keluar,” cerita seorang sumber yang paham dengan seluk beluk lelang.