Mataram membuat perhitungan soal Kompeni mengalami kekalahan. Jika itu sampai terjadi, perdagangan bakal dikuasai orang-orang Tionghoa. Dari pengalaman berinteraksi, ada perbedaan mendasar antara Kompeni dengan Tionghoa dalam urusan dagang. Tionghoa tidak berambisi menguasai wilayah. Mereka semata-mata berdagang. Tidak ada hasrat mencampuri kekuasaan Mataram.
Itu bertolak belakang dengan VOC. Kongsi Dagang Belanda itu berdagang sembari ingin menguasai wilayah. Penguasaan atas tanah hal yang sangat sensitif bagi seorang raja Jawa. Sejak munculnya perhitungan itu, ide berpihak pada orang-orang Tionghoa mulai tampak ke permukaan. Namun demikian, keraguan terhadap kemampuan militer Tionghoa menghadapi pasukan VOC tetap menjadi pertimbangan.
Elite-elite Mataram ingin melihat bukti nyata orang-orang Tionghoa punya kekuatan sepadan dengan Kompeni.
Elite Mataram sadar, bila kekuatan Tionghoa kalah dan Kartasura telanjur memberikan dukungan, risikonya terlampau besar. Malapetaka bisa mengancam Mataram. Takhta Susuhunan Paku Buwono II bisa saja lepas. Muncul pemberontakan para pangeran yang sejak lama ingin berkuasa. Mereka bakal mengambil kesempatan saat posisi Paku Buwono II lemah.
VOC dapat membalas dengan menggilas Paku Buwono II dibantu para bupati yang ingin mendongkel kekuasaan Sunan. Kekuatan yang berpotensi melakukan itu seperti Bupati Madura Cakraningrat. Indikasi itu terlihat dengan keengganan Cakraningrat sowan ke Mataram. Sudah beberapa waktu dia mangkir tak pernah ke Kartasura.
Padahal saban acara Garebeg Maulud, ada kewajiban para bupati menghadap raja. Cakraningrat absen beberapa kali tanpa ada kejelasan. Tanda-tanda mbalela alias membangkang makin terang ditunjukkan Cakraningrat. Saat Paku Buwono II meminta menindak, VOC enggan melakukan. Sunan merasa kompensasi yang diberikan Kompeni tidak sebanding dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Mataram.
Selama ini Mataram rajin memenuhi beragam kewajiban sebagai konsekuensi ditekennya Perjanjian 8 November 1733. Di antaranya, membayar uang 10.000 real setiap tahun selama 22 tahun. Kemudian membiayai Garnisun Kompeni di Kartasura sebesar 15.600 real per tahun. Itu masih ditambahkan kewajiban menyetorkan beras sebanyak 1.000 koyan per tahun selama 50 tahun.
Memasuki 1741 atau delapan tahun setelah perjanjian, Kartasura mulai berpikir ulang. Pembayaran berbagai tunggakan utang plus bunganya dihentikan. Hubungan Mataram dengan VOC kemudian terputus. Itu menyusul memanasnya situasi Batavia pasca-dibantainya ribuan orang-orang Tionghoa.
Ternyata dampaknya menjalar ke mana-mana. Sebagian orang Tionghoa di Jawa mulai melawan VOC. Perlawanan pertama terjadi di Majawa Pati pada 1 Februari 1741. Sejumlah orang Tionghoa bersenjatakan bedil, tombak, dan pedang berkeliaran di desa itu, Jumlahnya 37 orang.
Mereka membunyikan terompet dan simbal Tionghoa sembari mengibarkan bendera warna merah serta hitam.
Kelompok ini menyerang rumah Kopral VOC Class Lutten. Mereka menjarah dan membakar kediaman serdadu Kompeni tersebut. Class Lutten tewas. Kepalanya dipenggal. Kelompok ini diidentifikasikan orang-orang Tionghoa miskin. Mereka memiliki ciri khas berkucir.
Dua bulan kemudian pada April 1741 muncul gerakan lebih besar di Tanjung Welahan. Gerakan dipimpin Singseh. Terdesak menghadapi pasukan Tionghoa, VOC meminta bantuan Bupati Demak Wirasastro. Dia adik Tumenggung Tirtawiguna, sekretaris Paku Buwono II.
Sebelum bupati Demak, Wirasastro menjabat bupati Lembahrawa. Dengan berbagai alasan, Wirasastro tak kunjung memberikan bantuan. VOC terdesak menghadapi gerakan ini.
Singseh telah menentukan sikap. Berlindung pada kekuasaan Mataram yang saat itu mulai melawan Kompeni. Ketika perlawanan di Batavia meluas ke timur, para pemimpin Tionghoa di Jawa Tengah bagian utara mulai melapor ke penguasa setempat.
Penguasa Mataram memberikan simpati dengan gerakan mereka. Tak sekadar itu, dukungan nyata juga diberukan kepada perjuangan orang-orang Tionghoa. Tanda-tanda kalahnya VOC mulai terbaca. (pra)