MAGELANG - Warga Kota Magelang perlu melakukan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik secara berkala, idealnya setiap 3-5 tahun, meski telah memiliki jamban dan tangki septik sendiri. Penyedotan diperlukan untuk menjaga sistem sanitasi tetap aman dan mencegah limbah domestik mencemari lingkungan.
Kepala DPUPR Kota Magelang Wahyudin Septiyanto menjelaskan, kepemilikan jamban dan tangki septik belum otomatis membuat sanitasi rumah tangga aman.
Tangki septik tetap membutuhkan perawatan dan pengurasan secara berkala. "Idealnya setiap tiga sampai lima tahun dilakukan penyedotan," kata Wahyudin, Selasa (18/8).
Baca Juga: Enam Jukir Liar Dipanggil Dishub Bantul, Berdalih Hanya untuk Membantu
Dia menyebut, selama ini masih ada anggapan bahwa penyedotan lumpur tinja baru diperlukan ketika tangki septik sudah penuh atau mengalami masalah. Padahal, pengelolaan lumpur tinja perlu dilakukan secara terencana agar fungsi tangki tetap optimal dan limbah tidak berpotensi mencemari lingkungan.
Untuk mendukung hal tersebut, Kota Magelang telah memiliki UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik di bawah DPUPR. Fasilitas tersebut berada di Dumpoh, Kelurahan Potrobangsan.
Melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), penyedotan lumpur tinja dilakukan secara terjadwal. Dengan mekanisme tersebut, warga tidak perlu menunggu tangki septik penuh atau bermasalah untuk kemudian mengajukan penyedotan.
Baca Juga: Jawab Gugatan Praperadilan Reno, Polda DIY Sebut BPKP Berhak Hitung Kerugian Keuangan Negara
Wahyudin menilai, kebiasaan menyedot lumpur tinja secara berkala perlu dibangun sebagai bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Pengelolaan sanitasi tidak berhenti pada pembangunan jamban, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah setelah digunakan.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, edukasi sanitasi perlu diperluas agar warga tidak sekadar mengetahui adanya layanan. Tetapi memahami alasan pengelolaan sanitasi harus dilakukan sesuai standar.
Baca Juga: Ribuan Lilin Menyala di TMPN Kusumanegara Jogja, Peringati HUT Kemerdekaan RI
"Edukasi perlu disampaikan sehingga mereka tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami mengapa sanitasi harus dikelola dengan baik dan sesuai standar yang dianjurkan," ujar Damar.
Dia pun mendorong kader Posyandu dan PKK ikut menjadi penggerak edukasi di tingkat warga. Menurutnya, Posyandu tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kebutuhan dasar warga, termasuk sanitasi. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo