KEBUMEN - Anggota DPRD Kebumen Wahid Mulyadi mengingatkan agar pemerintah daerah benar-benar serius menjabarkan seluruh program yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dia menekankan setiap program pembangunan yang telah terencana harus berjalan secara konsisten dan terukur sesuai target yang ditetapkan.
Politisi PPP itu menegaskan RPJMD bukan sekadar dokumen administratif semata. Melainkan menjadi pijakan utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah memastikan seluruh program dan kegiatan selaras dengan RPJMD. "Kami di legislatif meminta pembangunan berpedoman pada RPJMD," ungkapnya kepada Radar Jogja Jumat (3/4).
Mulyadi membeberkan, DPRD sebagai fungsi pengawas akan menyoroti 58 indikator penilaian kinerja. Indikator ini mencakup berbagai aspek seperti bidang layanan dasar kesehatan, pendidikan, keuangan daerah, infrasruktur hingga pelayanan publik. Dari jumlah indikator ini diharapkan nantinya dapat melampaui target karena cukup krusial sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
Dia menerangkan, keseriusan eksekutif dalam merealiasikan program RPJMD sangat penting agar manfaat nyata pembangunan daerah dapat dirasakan masyarakat. Tanpa komitmen dokumen perencanan dalam RPJMD tersebut menurutnya tidak berarti apa-apa. "Patokannya 2027 indikator utama harus tercapai. Kalau tidak tercapai kami akan evaluasi," tegasnya.
Mulyadi menambahkan, lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam kaitan RPJMD, di mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program. Dia tak ingin progam yang telah disusun melenceng dari target karena akan menghambat capaian pembangunan daerah. "Indikator kami minta bisa tercapai, bukan cuma disodorkan angka saja. Kami ingin dampak riil buat masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, saat penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menjelaskan, tema besar program pembangunan daerah pada 2027 adalah pemenuhan pada sektor infrastruktur. Dari infratsruktur yang terjamin, muaranya akan mendukung penguatan aksesibilitas pelayanan dasar. Selain itu, juga dapat mempercepat pengembangan sektor pariwisata. "Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan riil di lapangan," ucapnya. (fid/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita