KEBUMEN - DPRD Kebumen menegaskan seluruh program pembangunan daerah harus berangkat dari aspirasi masyarakat. Bukan muncul secara tiba-tiba tanpa proses partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kebumen Fitria Handini saat reses atau penjaringan aspirasi masyarakat, Senin (2/3).
Ia menyatakan, program pembangunan daerah tidak boleh datang begitu saja. Semua harus melalui proses secara berjenjang, di mulai dengan penjaringan aspirasi, pembahasan bersama hingga kajian matang bersama lintas sektor.
"Terkait pembangunan harus berangkat dari bottom up. Tidak ujug-ujug," jelasnya.
Handini menerangkan, secara teknis hasil reses akan dipetakan satu persatu. Setelah itu laporan reses dari setiap anggota DPRD akan dijadikan bahan pertimbangan pembangunan daerah yang ditetapkan melalui rapat paripurna.
Aspirasi tersebut kemudian bakal dibahas sekaligus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah. "Dasarnya sesuai kebutuhan riil masyarakat," katanya.
DPRD, lanjut Handini, juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal program pembangunan daerah. Hal ini sebagaimana tugas dan fungsi DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah pembangunan.
Ia juga mengajak masyarakat turut berperan aktif mengawasi proses pembangunan di daerah.
Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan menjadi kunci agar program pembangunan tepat sasaran. Ia mengingatkan pentingnya pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel dan menjawab kebutuhan masyarakat. "Butuh pendekatan partisipatif. Di sini peran masyarakat sangat ditunggu," ujarnya.
Peserta reses dari Desa Kejawang, Kecamatan Sruwng, Saiful Ulum, 39, menyatakan, peran anggota dewan cukup strategis karena menjadi penyambung lidah masyarakat.
Dia meminta setiap aspirasi yang dikumpulkan pada masa reses dapat ditindaklanjuti menjadi program pembangunan secara berkala. "Tadi sudah nulis di selembar form. Tinggal tunggu realisasinya," katanya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo