RADAR JOGJA - Kabupaten Purworejo mendapatkan kuota alokasi pupuk urea 9.051,4 ton, NPK untuk padi 5.977 ton, dan NPK untuk kakao 1.772 ton. Harganya pun sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01/ 2024 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 294/2024.
Yaitu, tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024. Diketahui, sejak 2022, pupuk yang disubsidi pemerintah adalah urea dan NPK tetapi pada pertengahan 2023, Presiden RI Joko Widodo menginginkan supaya pupuk organik disubsidi kembali.
"Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Purworejo 2024, meliputi pupuk NPK untuk kakao Rp 3.300 per kg, pupuk NPK Rp 2.300 per kg, pupuk urea Rp 2.250 per kg, dan pupuk organik Rp 800 per kg," ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Purworejo Hadi Sadsila Senin (20/5).
Baca Juga: Alokasi Pupuk Subsidi di Kulon Progo Naik, Petani Bisa Tebus dengan Kartu Tani
Hadi menyebut, di 2024 ini ada 1.934 kelompok tani di Kabupaten Purworejo yang usulkan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). "Dari 1.934 kelompok tani ada sebanyak 73.170 petani. Target lahan seluas 76,469 hektare terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan," imbuhnya.
Diketahui, RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota. Meliputi, kebutuhan benih, pupuk, alat, dan mesin pertanian serta modal kerja yang dibutuhkan petani.
Menurutnya, proses pendataan pengusulan subsidi (RDKK) berlangsung sepanjang tahun di tingkat BPP (badan penyuluh pertanian). Yaitu, dengan kriteria petani tergabung dalam kelompok tani dan simluhtan.
Baca Juga: Alokasi Pupuk Subsidi di Bantul Masih Kurang. Segini Kebutuhannya!
"Kami berharap program pupuk bersubsidi dapat berhasil dengan kesungguhan semua pihak dalam pengelolaan stok pupuk. Sehingga pupuk dapat tercukupi sampai akhir tahun ini," harapnya.
Sementara, Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyebut, pupuk bersubsidi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan.
Namun, kata Yuli, dalam implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi distribusi maupun pemanfaatannya.
"Oleh karena itu, pembinaan dan pengarahan sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan efisien," sebutnya.
Disampaikan, pada Mei ini pemerintah pusat sudah menambah alokasi pupuk subsidi dua kali lipat dari alokasi awal. Sehingga, diharapkan petani dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada keluhan kekurangan pupuk.
"Bagi petani yang sudah terdaftar di RDKK, apabila kartu tani rusak atau belum jadi. Kini menebusnya dipermudah cukup menggunakan KTP," ujarnya.
Dia meminta kepala distributor atau KPL (kios pupuk lengkap) di Purworejo selalu menjaga ketersediaan pupuk, sehingga ketika petani membutuhkan barang tersedia.
Selain itu, dia meminta agar penyaluran pupuk subsidi harus berhati-hati karena merupakan barang dalam pengawasan. (han)
Editor : Heru Pratomo