RADAR JOGJA - Komitmen pencanangan program Universal Health Coverage (UHC) di Kebumen akhirnya teruwujud. Terhitung per 1 September, sebanyak 95,91 persen dari populasi penduduk Kebumen telah tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kebumen Wahid Mulyadi menyampaikan, masyarakat Kebumen kini dapat merasa tenang. Setidaknya tidak khawatir karena hampir seluruh masyarakat telah terjamin layanan BPJS Kesehatan.
Capaian UHC ini tertuang melalui surat BPJS Kesehatan nomor 1294/VI-10/0923. Dalam surat tersebut tercantum 1.363.086 penduduk Kebumen telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Capaian ini telah selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Di mana pada 2024, peserta jaminan sosial termasuk peserta program JKN terdaftar diproyeksi mencapai 98 persen.
Lebih lanjut, Mulyadi mengungkapkan, raihan predikat UHC bukan persoalan mudah. Butuh anggaran tidak sedikit dan perjuangan panjang sebagai pemenuhan persyaratan. Oleh karena itu, dia meminta capaian UHC ini agar diiringi peningkatan mutu layanan kesehatan. Meliputi penyediaan fasilitas kesehatan prima di berbagai jenjang, termasuk aspek SDM bidang kesehatan. "Peningkatan signifikan. Dari 88 persen menjadi 95,91 persen. Ada tambahan penyertaan anggaran Rp 7,2 miliar," ungkapnya.
Pemkab bersama dewan, kata Mulyadi, masih memiliki tugas berat. Yakni mengadvokasi serta mendorong para pemberi kerja agar mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarga sebagai peseta JKN. "Tugas berat ya, di 2024 harus 98 persen, dengan 75 persen jumlah keaktifannya," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kebumen Sarimun meminta perubahan APBD 2023 berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Terutama di bidang kesehatan. Dalam anggaran belanja perubahan APBD pihaknya juga memberikan beberapa rekomendasi. Antara lain pemenuhan UHC atau pemerataan kepesertaan jaminan kesehatan. "Apabila diperlukan, DPRD mendorong adanya tim khusus untuk menangani UHC," sebutnya. (fid/eno)