RADAR JOGJA - Pasca Pemilu Paruh Waktu di AS, para aktivis membawa gelombang penolakan terhadap pusat data ke Benua Eropa.
Lebih dari 100 kelompok masyarakat sipil di 15 negara Eropa akan menggelar aksi protes terhadap masifnya pembangunan pusat data yang membutuhkan energi dalam jumlah besar.
Mereka mendesak diberlakukannya moratorium segera terhadap proyek-proyek pusat data berskala besar hingga aturan yang lebih jelas mengenai hal tersebut ditetapkan.
Aksi protes bertajuk “Stop Dirty Data Centres” akan berlangsung pada Jumat dan Sabtu ini (6-7 November), dengan aksi yang direncanakan di Irlandia, Polandia, Denmark, Finlandia, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris.
Baca Juga: Teken Kontrak Baru dengan Bayern Munich, Harry Kane Inign Menangkan Lebih Banyak Gelar Lagi
Para penyelenggara menyatakan aksi ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak perluasan pusat data terhadap masyarakat lokal, infrastruktur publik, penggunaan lahan, air, dan energi, perumahan, lapangan kerja, serta biaya hidup.
"Komunitas-komunitas di seluruh Eropa yang selama ini menentang pembangunan pusat data yang menguras energi, air, dan lahan di lingkungan tempat tinggal mereka kini mulai tampil di panggung politik Eropa,” kata Owen Espley, Koordinator StopDirtyDataCentres.eu dikutip dari Euronews.
Aksi protes tersebut berlangsung tidak lama setelah pemilihan paruh waktu AS pekan ini, yang menjadikan pembangunan pusat data serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai isu penentu dalam pemilu.
Baca Juga: Di Tengah Gas Air Mata, Petani Palestina Tetap Panen Zaitun di Tepi Barat
Partai Demokrat meraih kemenangan telak dan berhasil menguasai Kongres AS dan berjanji menghentikan pembangunan pusat data AI lebih lanjut serta membatasi dominasi perusahaan teknologi besar (Big Tech).
Sementara itu, Partai Republik dinilai mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk membangun pusat data di mana pun dan dengan cara apa pun yang mereka inginkan.
Para pemilih di AS, serta banyak warga Eropa, mengkhawatirkan dampak proyek pusat data terhadap kehidupan mereka.
Dampak tersebut antara lain kenaikan tagihan energi dan semakin terbatasnya sumber daya air akibat tingginya kebutuhan energi dan air pusat data.
Baca Juga: Gunung Merapi Luncurkan Lava 1,2 Km ke Kali Sat, Status Bertahan di Level III Siaga
Warga yang tinggal di sekitar pusat data juga merasa terganggu oleh dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
Gangguan tersebut mencakup polusi udara dari generator cadangan, lalu lintas kendaraan berat selama pembangunan, desain bangunan yang dianggap kurang menarik, serta suara dengungan mesin di dalamnya yang terus terdengar sepanjang hari.
“Dengan bersatu, kampanye menghadapi perjuangan berat melawan kekuatan perusahaan teknologi besar yang terlalu sering mendapat dukungan dari para pengambil kebijakan menunjukkan bahwa mereka mampu melawan perlombaan pembangunan pusat data,” kata Espley.
“Mereka mendesak para elite politik untuk memberlakukan moratorium terhadap pusat data berskala besar di tingkat Eropa, nasional, dan lokal agar kekhawatiran mereka dapat ditangani dan dampak pusat data dapat ditelaah dengan saksama,” tambahnya.
Baca Juga: Enzo Maresca Tidak Permasalahkan Performa Donnarumma
Kelompok pemerhati lingkungan, organisasi hak digital, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pihak lainnya turut berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Mereka menggelar demonstrasi, diskusi publik, stan informasi, pengumpulan petisi, tur jalan kaki, bersepeda bersama, pembacaan puisi, serta berbagai kegiatan lainnya.
Eropa kini mempercepat pembangunan pusat data sebagai bagian dari upayanya mengejar ketertinggalan dari AS dan China dalam persaingan mengembangkan dan menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Menurut laporan PwC Global Data Centre Outlook 2026–2050, investasi tahunan untuk proyek pusat data di Eropa meningkat dari 12 miliar euro pada 2020 menjadi sekitar 25–26 miliar euro pada tahun ini.
Total belanja untuk proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai 176 miliar euro selama periode 2026–2031.