Namun, langkah lanjutan terkait hal tersebut disebut akan diserahkan kepada rakyat Kuba sendiri.
Dilansir dari Antara, yang mengutip laporan sejumlah sumber, Washington tidak berencana mengambil tindakan terhadap keluarga Castro.
Meski demikian, pemerintah AS menegaskan kepada Havana bahwa tidak akan ada kesepakatan selama Diaz-Canel masih menjabat sebagai presiden.
Sejumlah pejabat dalam pemerintahan Presiden Donald Trump menilai, pergantian kepemimpinan di Kuba berpotensi membuka jalan bagi perubahan struktural dalam perekonomian negara tersebut.
Mereka berpandangan kebijakan reformasi semacam itu sulit terwujud di bawah kepemimpinan Diaz-Canel.
Sebagai bagian dari tekanan, pada akhir Januari, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk memberlakukan tarif impor terhadap negara-negara yang memasok minyak ke Kuba.
Kebijakan tersebut juga disertai penetapan status darurat dengan alasan adanya ancaman terhadap keamanan nasional yang dikaitkan dengan Havana.
Di sisi lain, pemerintah Kuba menilai langkah-langkah tersebut sebagai bentuk tekanan ekonomi dari AS yang dapat memperburuk kondisi kehidupan masyarakat di negara tersebut.
Miguel Diaz-Canel sendiri merupakan politikus senior dari Partai Komunis Kuba yang menjabat sebagai Presiden Kuba sejak April 2018, menggantikan Raul Castro.
Sebelum menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama Dewan Negara dan Dewan Menteri pada periode 2013 hingga 2018.
Penulis: Ferry Aditya
Editor : Bahana.