JOGJA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya memberantas praktik mafia tanah.
Penegasan itu sekaligus merespons maraknya kasus sengketa tanah yang mencuat di Jogjakarta dalam beberapa waktu terakhir.
AHY mengatakan, praktik mafia tanah merupakan pelanggaran serius terhadap hukum. Sehingga seharusnya tidak terjadi di Indonesia.
Oleh karena itu, negara tidak boleh diam. Pemerintah akan mengambil langkah konkret dengan memastikan adanya sanksi tegas kepada para pelaku guna melindungi hak rakyat atas tanahnya. Termasuk yang terjadi di Yogyakarta.
“Kalau mafia tanah harus dibersihkan, kami harus ambil langkah-langkah tegas yang juga meyakinkan, agar keadilan terjaga untuk masyarakat,” ujar AHY di sela kegiatan pada salah satu hotel di Sleman, Jumat (12/5/2925).
Diketahui, isu mafia tanah kembali mencuat ke permukaan setelah kasus Mbah Tupon di Bantul menjadi sorotan publik.
Kasus tersebut memantik keberanian warga lain yang merasa menjadi korban untuk bersuara. Tak hanya di Bumi Projotamansari, dugaan serupa juga muncul di wilayah Sleman.
Selain meneguhkan keinginannya melawan mafia tanah, AHY juga menyampaikan tentang komitmen The Yudhoyono Institute (TYI) dalam pembangunan Indonesia.
Salah satu tema yang diangkat oleh lembaga besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu adalah tentang Pertumbuhan Hijau: Pertumbuhan Berkelanjutan dengan Keadilan.
AHY menyampaikan, sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dirinya akan mengawasi upaya di berbagai kementerian dan lembaga.
Khususnya yang bergerak di bidang perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, transportasi darat, udara, dan laut, perumahan, serta pembangunan daerah dan transmigrasi.
Menurut mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional itu menyampaikan, Indonesia bisa melakukan perubahan nyata untuk menuju perubahan. Namun dalam mencapai hal tersebut tentu harus berani menghadapi berbagai tantangan.
“Tantangan yang dihadapi adalah perubahan iklim, ketidakamanan pangan dan energi, ketidaksetaraan digital,” terang AHY. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita