GUNUNGKIDUL - Sebanyak 40 anggota DPRD Gunungkidul mengikuti bimbingan teknis (bimtek) bertajuk penguatan fungsi anggaran dan pengawasan guna mendukung tata pemerintahan yang berkualitas.
Kegiatan yang digagas Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) DIY tersebut ditujukan ntuk memperkuat kapasitas legislator dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Dengan begitu, ilkim tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dapat terwujud.
Kepala Bandiklat DIY Amin Purwani mengatakan, bimtek bagi anggota DPRD Gunungkidul menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, hingga pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berlangsung selama 21 hingga 23 Mei di Hotel Santika Gunungkidul, bimtek dilaksanakan secara klasikal.
Baca Juga: Inklusi Tinggi tapi Literasi Rendah, LPS Sebut Gen Z dan Milenial Rentan Terjebak Risiko Pinjol
“Ini merupakan kerja sama dengan Sekretariat DPRD Gunungkidul dalam rangka penguatan kapasitas anggota dewan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Dari total 45 anggota DPRD Gunungkidul, sebanyak 40 anggota hadir mengikuti kegiatan tersebut, sementara lima anggota lainnya berhalangan hadir. Amin Purwani mengungkapkan, peserta berasal dari seluruh fraksi di DPRD Gunungkidul.
Rinciannya, delapan peserta dari PDI Perjuangan, enam peserta dari partai PKB, lima peserta Partai Golkar, lima peserta Partai Gerindra, lima peserta asal PKS, lima peserta Partai Amanat Nasional, empat peserta Partai Nasdem, dan dua peserta dari Partai Demokrat.
“Kami mengusung tema penguatan fungsi anggaran dan pengawasan guna Mendukung Tata Pemerintahan yang berkualitas,” terangnya.
Materi yang diberikan meliputi tujuh pokok pembelajaran, mulai dari wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, isu-isu aktual pembangunan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan, tata beracara nadan kehormatan DPRD, pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, manajemen reses DPRD.
Hingga penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan APBD. Ia berharap, setelah masa bimtek usai, anggota DPRD Gunungkidul mampu mengoptimalkan pokok-pokok pikiran DPRD melalui masa reses secara efektif dan efisien.
“Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD terkait mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini menilai, bimtek bagi anggotanya penting sebagai pondasi memperkuat pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Tema yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern.
Menurut dia, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh perencanaan yang tepat, penganggaran yang efektif dan efisien, pelaksanaan program yang akuntabel, serta pengawasan yang optimal.
“Karena tugas pokok kita fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, semoga akan lebih baik dan bisa bermanfaat memberikan yang terbaik untuk Gunungkidul,” ujarnya.
Hadir sebagai salah satu fasilitator, BBPKA PDN III Yogyakarta Eka Rini Nurhayati menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Dalam sesi materi, ia menekankan pentingnya penguatan perspektif kebangsaan di tengah dinamika perkembangan bangsa.
Menurutnya, wawasan kebangsaan sangat penting untuk terus diasah karena berkaitan dengan ketahanan nasional. Sebab, kata dia, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar memahami konsep wawasan kebangsaan, melainkan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Semua orang tahu soal wawasan kebangsaan, tetapi untuk mencapai tahapan penerapan itu yang perlu terus kita genjot,” pungkasnya. (bas)
Editor : Winda Atika Ira Puspita